Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM PAMEKASAN - Munculnya isu bentrok fisik yang melibatkan aparat Polres Pamekasan, Kodim 0826 dan masyarakat, terkait pembangunan embung di Desa Lancar, Kecamatan Larangan dan Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, memaksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memerintahkan tim Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), untuk turun ke Pamekasan, Senin (3/2/2014).
Ketua Wantanas Dr Mohammad Ghazalie, kepada Surya, mengatakan, pihaknya datang ke Pamekasan atas perintah Presiden, karena informasi dari intelijen mengabarkan di Desa Bangkes telah terjadi konflik antara aparat dengan masyarakat yang dipicu pembangunan embung (penampungan air tadah hujan.Red) di sana, bahkan sampai membakar mobil.
Menurut Ghazali, yang ditemui seusai menggelar pertemuan dengan pemkab, setelah timnya turun ke lapangan dan mendapat penjelasan dari semua pihak, mulai dari masyarakat, kepala desa (kades) yang bersangkutan dan dinas terkait, ternyata bentrok fisik itu tidak ada dan di lapangan tidak terjadi apa-apa.
Namun Ghazali mengakui, sampai sekarang masalah pembayaran pembebasan lahan untuk pembangunan embung itu, sebagian masih belum terselesaikan. Bisa jadi persoalan ini yang memicu kekecewaan warga pemilik tanah. Dan jika tidak segera dituntaskan, bisa jadi menimbulkan konflik.
Karena itu, ia minta kepada Pemkab Pamekasan, untuk segera membayar ganti rugi tanah warga yang menjadi lokasi pembangunan penampungan air itu lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Ditegaskan, dana direktif presiden hanya untuk pembangunan embung. Sedang pembebasan lahannya menjadi tanggungan pemkab. "Harapan kami, bagaimana secepatnya tanah warga yang dipakai untuk pembangunan embung, diselesaikan tanpa menimbulkan konflik," kata Ghazali.
Diakui, pihaknya bertemu salah satu pemilik lahan di lapangan mendengar kalimat bernada ancaman pada pemkab. Kalau tidak segera dibayar, dikhawatirkan terjadi sesuatu di kemudian hari.
Bupati Pamekasan, Achmad Syafii yang dimintai konfirmasinya mengatakan, pemkab sudah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan yang digunakan untuk membangun embung. Hanya saja, bupati tidak mau menyebut berapa angka nominal dana yang dipersiapkan itu.
Diakui, belum dibayarnya sebagian tanah warga bukan karena pemkab sengaja menahan, tetapi karena ada proses yang harus dilalui, karena penggunaan dana pemkab tidak semudah mengeluarkan uang pribadi.
"Jadi pembayaran tanah itu tidak masalah dan sudah diselesaikan. Dan saya kaget ada informasi terjadi bentrok fisik melibatkan aparat, yang ternyata tidak ada. Kami heran, ini laporan dari siapa," kata Syafii.