Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Surya, Mujib Anwar
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini minta bantuan Pemprov Jatim Rp 1,5 miliar untuk bantuan modal bagi mucikari di Lokalisasi Dolly, Surabaya. Permintaan itu dilakukan Risma jika lokalisasi tersebut ditutup.
Permintaan bantuan untuk mucikari itu disampaikan Risma melalui surat bernomor 462.3/1922/436.6.15/2014 tertanggal 2 April 2014. Dalam surat tersebut, Pemkot Surabaya minta bantuan modal untuk Keluarga Rentan Sosial (mucikari) di Lokalisasi Dolly sebesar Rp 5 juta untuk setiap mucikari.
Dengan jumlah 311 orang mucikari yang saat ini masih beroperasi, maka bantuan dana untuk mucikari yang harus dikeluarkan mencapai 1,5 miliar.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim Ratnadi Ismaoen mengatakan, menyikapi surat permohonan bantuan untuk para mucikari di Dolly yang diajukan Pemkot Surabaya, Pemprov sudah mengirimkan jawaban melalui surat nomor 460/6987/031/2014 tertanggal 10 April. Isinya, setuju memberikan bantuan sebagaimana diminta Wali Kota Tri Rismaharini.
"Tapi sampai saat ini surat balasan dari kita (Pemprov) belum dijawab oleh Pemkot," ujar Ratnadi, Selasa (15/4/2014).
Namun, sebelum bantuan untuk 311 mucikari Dolly itu diberikan, Pemprov Jatim, kata Bibing, panggilan Ratnadi Ismaoen mengajukan syarat, yakni minta Pemkot Surabaya terlebih dahulu melakukan verifikasi data secara ketat terkait jumlah mucikari yang akan beri bantuan.
“Verifikasi itu harus dilakukan agar data mucikari di Lokalisasi Dolly benar-benar valid sebelum dana stimulan kita berikan,” tegasnya.
Dikatakan Bibing, target Pemkot Surabaya menutup lokalisasi Dolly pada bulan Juni nanti atau sebelum bulan Ramadan juga layak didukung dan harus terealisasi. Namun Pemprov berharap Pemkot Surabaya mau bekerja sama untuk segera melakukan verifikasi data mucikari Dolly dengan pengumpulan fotocopy KTP para mucikari tersebut.
Pendataan itu dinilai penting, karena saat proses awal pengumpulan fotocopy KTP para mucikari tersebut tidaklah semudah membalik telapak tangan. Apalagi jumlah mucikari yang terdata saat ini terus membengkak dari 292 orang pada tahun 2011 menjadi 311 orang pada tahun ini.
”Makanya dalam verifikasi nanti harus ekstra hati-hati. Pasti akan menghadapi banyak kendala, misalnya, orangnya tidak mau didata, lalu tidak datang saat pertemuan, atau data yang diajukan fiktif atau tidak ada orangnya,” imbuh mantan Kepala Biro Organisasi ini.
Saat ini, tim verifikasi sendiri sudah terbentuk. Mereka terdiri dari Biro Kesra Pemprov Jatim, Dinas Sosial Pemkot Surabaya, Bagian Kesra Pemkot, serta Camat dan Lurah setempat.
Bibing menambahkan, selain bantuan untuk mucikari, Kementerian Sosial juga akan memberikan bantuan modal usaha untuk para Pekerja Seks Komersial (PSK) sebesar Rp 3 juta per orang. Selain itu, masih ada uang bantuan lain, yakni berupa uang transport dan jatah hidup.
"Mengenai berapa jumlah persisnya saya tak tahu pasti. Tapi yang jelas bantuan dana itu ada,” tukasnya.
Gubernur Jatim Soekarwo menjelaskan, penutupan lokalisasi Dolly memang sepenuhnya menjadi wewenang Pemkot Surabaya. Meski demikian, Pemprov Jatim siap mensupport secara penuh agar tempat yang pernah menyandang sebagai predikat lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu benar-benar dapat ditutup.
"Makanya kita akan support betul langkah penutupan yang diambil dan dilakukan Pemkot Surabaya," tegasnya.
Karena menjadi kewenangan Pemkot, pihaknya, kata Pakde Karwo juga menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkot Surabaya terkait mau dijadikan apa nantinya bekas laham lokalisasi. Apakah, misalnya dijadikan untuk Masjid, Pasar, atau tempat kegiatan lainnya untuk masyarakat.