Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara, Sabtu (19/7/2014) telah menuntaskan rekapitulasi suara hasil pemungutan suara Pilpres 9 Juli lalu.
Pleno rekapitulasi suara yang dilangsungkan di Swissbel Hotel Maleosan Manado itu memutuskan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraup 620.095 suara atau 46,12 persen, sementara lawannya, Jokowi Widodo-Jusuf Kalla mendapat 724.553 suara atau 53,88 persen, dari total suara sah 1.344.648.
"Proses pleno sudah selesai, dan inilah hasil rekapitulasi yang sebenarnya. Memang sempat terjadi beberapa sanggahan, termasuk kekeliruan, tapi sudah bisa diselesaikan, dan masukan itu sebagai evaluasi untuk tahapan seperti ini ke depan," jelas Ketua KPU Sulut, Yessy Momongan.
Ia menambahkan, memang dari hasil rekapitulasi bisa terlihat bahwa partisipasi pemilih untuk Pilpres 9 Juli ini menurun jauh dibanding dengan Pemilu Legislatif 9 April.
Berdasar evaluasi Pimpinan Panwaslu Kota Manado Heard Runtuwene, proses rekapitulasi sudah berjalan dengan baik.
Meski demikian, tetap ada beberapa rekomendasi yang akan diberikan berupa evaluasi untuk KPU, agar ke depan bisa lebih baik lagi.
"Beberapa persoalan yang ditemukan tadi sudah bisa diselesaikan, terutama yang katanya suara hilang, ternyata setelah dicari dan telusuri, cuma terjadi kesalahan penulisan saja, sehingga jumlahnya tetap sama atau tidak ada perubahan," kata dia.
Tapi memang, setiap perbaikan yang dilakukan, selalu disertai dengan berita acara, supaya memiliki kekuatan hukum.
Memang pelaksanaan rapat menjelang penutupan, sempat diskors beberapa menit, lantaran ada sedikit permasalahan yang melibatkan KPU Manado. Namun akhirnya bisa diselesaikan.
Di sisi lain, Amir Liputo, saksi dari Prabowo-Hatta langsung meyatakan mengakui kemenangan atas pasangan Jokowi-JK di Bumi Nyiur Melambai.
"Kami terima hasil pleno rekapitulasi ini, dan memang harus mengakui keunggulan pasangan Jokowi-JK dan ini memang hasil rekapitulasi tidak jauh beda dengan perhitungan saksi di tiap PPK, hanya berbeda nol koma persen," jelas Amir Liputo.
Ia menambahkan, hasil pleno rekapitulasi ini juga mematahkan pengakuan dari kubu sebelah yang menyatakan kemenangan 70 persen.
"Kami jelas akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diraih," jelas dia.
Sementara itu, Franky Wongkar sebagai saksi dari Jokowi-JK juga menerima hasil pleno rekapitulasi tersebut, dan mengucapkan terima kasih atas pengakuan dari saksi Prabowo-Hatta.
"Terima kasih. Apalagi kami bisa menang di Sulut, juga kami menang di Indonesia," katanya yang diiringi tepuk tangan.
Usai disahkan hasil pleno rekapitulasi, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penetapan hasil pleno, yang kemudian hasilnya akan dibawa ke Jakarta untuk direkapitulasi secara nasional.
Dari Jakarta dilaporkan, Capres Prabowo Subianto mendesak agar dilakukan pemungutan suara ulang, khususnya di Jakarta karena banyak terjadi kecurangan.
"Insya Allah, kalau tidak ada kecurangan bisa menang," kata Prabowo usai mengunjungi kediaman BJ Habibie di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (19/7/2014).
Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) itu mengaku prihatin terhadap adanya kecurangan saat pencoblosan 9 Juli lalu.
Menurutnya, ada beberapa daerah yang melakukan pemungutan suara ulang karena sebelumnya terjadi kecurangan untuk meraih suara. "Pemilihan suara ulang ya saya prihatin. Saya dapat laporan dari tim saya dan banyak koran (memberitakan)," tambahnya.
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mencontohkan kecurangan yang terjadi di DKI Jakarta. Menurutnya, ada sebanyak 5.800 tempat pemungutan suara (TPS) yang terdapat keanehan dan kejanggalan dalam perolehan suara.
"Karena adanya keanehan dan kejanggalan, pemungutan suara itu harus dilakukan pemilihan ulang supaya sah," ujarnya.
Para pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, Jalan Budi Kemuliaan, Sabtu.
Mereka menuntut agar KPUD Jakarta menunda proses penghitungan suara wilayah DKI Jakarta hingga semua TPS yang disinyalir terjadi pelanggaran selesai melakukan perhitungan.
"Kami menuntut KPUD Jakarta menunda proses rekapitulasi suara, karena masih adanya proaes gugatan terhadap ribuan TPS yang bermasalah," ujar Koordinator Aksi, Fauzan Azima. Ia mengatakan masih terdapat 5.000 lebih TPS di Jakarta yang disinyalir terdapat pelanggaran dan merugikan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"Yang terbukti baru 16 TPS dan hari ini telah dilangsungkan pemungutan suara ulang. Masih terdapat lima ribuan lagi TPS yang serupa. Apabila dijumlahkan suara pada ribuan TPS tersebut sangat signifikan, sehingga kami menuntut KPUD untuk menunda penghitungan hingga semuanya clear," ujar Fauzan.
Setelah mengalami penundaan selama satu hari, KPUD Jakarta melangsungkan penghitungan suara pemilihan presiden, Sabtu malam, di Hotel Borobudur. Penghitungan suara tersebut akan dilakukan setelah semua suara terkumpul, termasuk hasil suara dari pemungutan suara ulang (PSU) di 16 TPS Jakarta, Sabtu pagi hingga siang.
Sementara itu, Capres Jokowi berpendapat tidak perlu digelar pemilu ulang. Dia juga tidak sependapat jika dilakukan penundaan rekapitulasi suara di Jakarta.
"Saya kira tidak perlu ditunda lagi. Sudah selesai, ditunda untuk apa," kata Jokowi.
Sedang Jusuf Kalla menyatakan, meski pemungutan suara di Jakarta diulang, tetap saja pihaknya yang akan menjadi pemenang.