TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-BALIKPAPAN, TRIBUN-Mantan Pagdam VI/Mulawarman, Letnan Jenderal TNI (Purn) Ir Drs Subekti MSc MPA mengaku semakin mantap untuk melangkahkan kakinya menjadi calon Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara). Jenderal bintang tiga murah senyum asal Tulungagung, Jawa Timur, kini tengah melakukan komunikasi politik dengan para elite di partai yang akan mengusungnya.
"Saya semakin mantap untuk melangkahkan kaki sebagai calon Gubernur Kaltara. Sampai saat ini saya sedang melakukan komunikasi politik dengan PDIP baik di tingkat pusat maupun daerah. Begitu juga dengan Partai Hanura, saya sudah melakukan lobi-lobi kepada Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Jenderal (Purn) Subagyo HS dan Mayjen (Purn) Sutardjo," kata Subekti kepada Tribun.
Selain melobi partai politik untuk mendapatkan 'perahu', Subekti kini tengah melakukan komunikasi dengan Jusuf SK, mantan Walikota Tarakan. Kabarnya, dalam waktu dekat Subekti akan mengadakan pertemuan dengan Jusuf SK di Jakarta. Benarkah? Menurut Subekti selama ini timnya memang telah bekerja dan melakukan komunikasi dengan Jusuf SK. "Saya dan beliau (Jusuf SK) punya komitmen yang sama untuk memajukan Kaltara. Beliau telah banyak berjasa dalam menggolkan lahirnya Provinsi Kaltara. Dan saat itu saya masih menjabat sebagai Pangdam dan mendukung penuh langkah Pak Jusuf SK," ungkap Subekti, mantan Rektor Universitas Pertahanan Indonesia.
Jusuf SK sendiri kabarnya juga akan maju sebagai calon Gubernur Kaltara. Apakah Subekti tidak takut disaingi? "Beliau bukan kompetitor saya. Sebaliknya saya dan Pak Jusuf SK saling mendukung dan memberi penguatan. Saya dan beliau sama sama selalu dekat dengan masyarakat Kaltara, sehingga kita tahu persis persoalan-persoalan sosial, kesejahteraan, keamanan dan masalah-masalah lainnya di Kaltara. Apakah beliau akan maju sebagai gubernur atau wakil gubernur Kaltara, saya akan memberikan penguatan," tambah Subekti.
Saat ditanya mengenai sipil atau militer yang seharusnya memimpin Kaltara, Subekti sangat setuju dengan pendapat pengamat politik yang mengatakan tidak harus militer yang memimpin Kaltara. "Saya sangat sependapat. Tidak harus militer. Rakyat kita sudah pandai dan bisa memilih mana pemimpin yang baik, mana pemimpin yang memiliki kompetensi, memiliki komitmen untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan pembangunan di Kaltara serta memiliki integritas (kejujuran)," tutur mantan tim sukses Jokowi-JK.
Mengapa Subekti tertarik mengincar Kaltara? Menurutnya, selama menjadi Pangdam VI/Mulawarman ia melihat banyaknya harapan dari masyarakat agar kawasan itu benar-benar maju dan berkembang serta rakyatnya sejahtera. "Jadi saya maju untuk menjadi Gubernur Kaltara karena saya ingin memenuhi permintaan masyarakat terutama yang di tinggal di perbatasan. Mereka merasa pemerintah pusat dan daerah kurang memberikan atensi. Kehadirannya kurang, sehingga kondisi di daerah tetap saja miskin, termajinalkan, terbelakang dan pembangunan infrastruktur tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, kebutuhan sandang, kebutuhan pangan tergantung negara tetangga. Begitu juga komunikasi yang relatif mahal dan tingkat kriminalitas yang semakin tinggi serta ketergantungan mencari pekerjaan dari negara tetangga."
Menurutnya, apa yang menjadi persoalan di masyarakat itu kenyataannya betul. Pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) tetap saja tidak efektif untuk mensejahterakan rakyat diwilayah di perbatasan. "Mengapa? Karena kebijakan pemnerintah pusat tidak bersinergis dengan strategi pembangunan otonomi daerah. Kemudian BNPP yang ditangani 18 menteri ternyata memiliki egoisme sektoral masing-masing dalam membuat konsep pembangunan di kawasan perbatasan. Jadi tidak terintegrasi dan tidak terukur," ujarnya.