Baca tanpa iklan
Kasus ini terbongkar bermula dari adanya temuan PPATK. Setelah ditelusuri penyidik Mabes Polri, ternyata rekening gendut PNS Batam itu terkait jual beli minyak ilegal. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 UU Tipikor dan pasal 5 ayat 2. Selain itu, tersangka juga dikenakan pasal pencucian uang pasal.
Forum dikusi ini dibuka Kepala Pusat Penyiapan Kebijakan Keamanan Laut Laksma Maritim Satria F Maseo. Dalam sambutannya, Satria F Maseo, mewakili Kalakhar Bakorkamla mengatakan, tujuan pelaksanaan FGD untuk lebih memperkenalkan dan mendekatkan diri dengan masyarakat pengguna laut dan instansi atau pemda setempat. Forum diskusi juga untuk menggali permasalahan yang dihadapi para pengguna laut di perairan Kepri khususnya, dan perairan Indonesia umumnya.
"Forum ini diadakan sebagai wadah untuk mendengar langsung dan meng-update serta mengakomodir isu-isu terkini situasi keamanan laut di wilayah perairan Kepri, selain itu juga merupakan forum silaturahmi dengan masyarakat pengguna laut di Perairan Kepri," ujar Satria.
FDG di selenggarakan bagian dari upaya sosialisasi tugas pokok dan fungsi Bakorkamla serta masalah optimalisasi pemberdayaan masyarakat maritim, pemanfaatan call center bakorkamla serta pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendukung dalam rangka penanganan isu permasalahan terkait keamanan dan keselamatan pengguna laut di kawasan perbatasan laut negara.
Ada yang berbeda dari FGD kali ini dibandingkan kegiatan serupa sebelumnya, yaitu disisipkan permainan berupa studi kasus sederhana yang topiknya disesuaikan dengan isu-isu di wilayah setempat. Walaupun hanya contoh studi kasus, diharapkan pola ini terus dilakukan untuk mengajak partisipasi dari masyarakat maritim dan pengguna laut menjaga dan mengamankan perairan.
Tampak hadir antara lain Konsultan Bimbingan Personel Regional Control Center (RCC) Bakorkamla, Brigjen Pol (Purn) H Allagan, dan Perwira Operasional Lanal Batam Mayor Laut (P) Henry Mudjoko serta jajaran Lanal Batam, Direktorat Polair Polda Kepri, Kejari Batam, BIN Daerah Batam, Bea Cukai Batam, Imigrasi Batam, KSOP Batam, DKP Kota Batam, PSDKP Batam, KPLP Batam, INSA Batam, HNSI Batam dan Perwakilan perusahaan pelayaran. (*)