Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,LAMONGAN - Berbeda dengan Kabupaten Bojonegoro.
Pelaksanaan tes kompetensi dasar (TKD) CPNS Lamongan tahun 2014 tetap berlangsung di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Sidoarjo.
Sedangkan jadwal tes juga tidak berubah, yakni mulai tanggal 2 Desember hingga 11 Desember.
Menurut Kepala BKD Ismunawan, Jumat (03/09), sesuai dengan penjadwalan yang dilakukan BKN.
Karena terbatasnya perangkat komputer untuk tes sistem computer assisted test (CAT), maka harus dilakukan pembagian.
Yakni sebagian kabupaten/kota tetap di BKN dan sebagian lagi lokasi tes dialihkan ke adaerah masing-masing seperti Kabupaten Bojonegoro.
“Untuk Lamongan, tes kompetensi dasar tetap dilaksanakan di Kantor Regional II BKN di Sidoarjo, “ ungkapnya.
Disebutkan sebelumnya, jadwal tes bakal berlangsung hingga 10 hari lamanya karena menggunakan sistem computer assisted test (CAT).
Yakni peserta tes menjawab soal yang diterima secara online dengan software khusus melalui perangkat komputer yang disediakan oleh BKN Regional II.
Untuk sekali tes, bisa dilangsungkan untuk 90 peserta. Sementara dalam sehari, maksimal hanya bisa dilaksanakan 5 kali gelombang tes.
“Dalam sehari yang bisa melakukan tes sebanyak 450 peserta. Dengan jumlah pendaftar CPNS Lamongan yang mencapai 4.694 pelamar, maka TKD untuk Lamongan berlangsung selama 10 hari, “katanya.
TKD sendiri meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensi umum (TIU) dan tes karakteristik pribadi (TKP).
TWK sendiri diantaranya terdiri dari materi soal Pancasiula, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945.
Sedangkan diantara materi utnuk TIU adalah kemampuan verbal dan numerik serta kemampuan berfikir logis.
Sedangkan materi soial TKP diantaranya terdiri dari integritas diri, semangat berprestasi dan tes kreatifitas serta inovasi.
Di Lamongan, dari 4.694 pelamar yang mendaftar secara on line, hanya sebanyak 4.344 berkas yang diterima BKD. Terdiri dari 1.124 tenaga guru, 1.285 tenaga kesehatan dan 1.935 tenaga teknis.
Selajutnya dari hasil seleksi administrasi, sebanyak 287 berkas diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi.