Baca tanpa iklan
Laporan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto
TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA, – Pembangunan Kaltim yang cenderung berjalan lambat dibandingkan daerah lain di Indonesia mulai dirasakan masyarakat Kaltim.
Beberapa elemen masyarakat mulai mengkritisi kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai merugikan Kaltim.
Wakil Ketua KNPI Bidang Hubungan Parlemen, Rudi Hartono mengatakan kebijakan seperti tidak lagi diberikannya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang belum dirasa ideal, hingga pembangunan Kaltim yang berjalan lambat patut dikritisi.
“Apapun alasannya, DAU itu hak daerah yang harus diberikan oleh Pusat. Karena DAU itu diambil dari sumber daya alam Kaltim yang disumbangkan untuk Pemerintah Pusat. Belum lagi pembangunan Kaltim juga lebih lambat bila dibandingkan Pulau Jawa. Padahal, kontribusi Kaltim untuk Negara ini besar,” tegas Rudi.
Rudi menyayangkan sebagai daerah penghasil, Kaltim masih terbelit dengan segudang persoalan infrastruktur yang jauh dari kata memadai.
“Untuk membangun jalan tol, dan bandara saja kita sulit. Belum lagi persoalan dasar seperti listrik dan lainnya. Banyak hal patut dikritisi dan diperjuangkan hingga ke pemerintah pusat,” tuturnya.
KNPI sendiri akan menggelar Mimbar Bebas, yang bertema Menggugat Kebijakan Pemerintah Pusat yang Tak Adil Terhadap Kaltim.
“Mimbar bebas ini akan kita gelar Minggu (2/11/2014) pagi. Bertepatan dengan kegiatan Wisata Belanja (Wisbel) di Komplek Stadion Madya Sempaja,” kata Rudi.