News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

12 Anggota DPR RI Tinjau Dermaga Gunaksa Klungkung

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sejumlah pekerja melakukan aktivitas bongkar muat beras di dermaga pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jateng, Jumat (26/9/2014).Pengiriman pangan ke pasar domestik dan mancanegara dapat meningkatkan petani Jateng. (Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan)

TRIBUNNEWS.COM, SEMARAPURA - Sebanyak 12 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang dipimpin ketua komisi IV Fari Djimy Francuis melihat dari dekat pelaksanaan pembangunan dermaga Gunaksa, Kabupaten Klungkung, Bali.

Selain itu juga meninjau pelaksanaan pembangunan penataan Pantai Watu Klotok yang didampingi Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Selasa.

Pelaksanaan pembangunan dermaga Gunaksa kini dalam proses akhir pengerjaan.

Dalam kesempatan itu wakil rakyat sempat mempertanyakan persoalan akses jalan masuk yang pembangunannya terkatung katung bahkan sempat gagal.

H A Bakrie, anggota DPR RI itu menilai persoalan akses jalan masuk, terutama pembebasan lahannya masih bermasalah.

Ia minta untuk segera menyelesaikan. Selaian itu juga mengkritisi pelaksana yakni Dinas Perhubungan yang akan mengerjakan jalan tersebut.

Kalau akses jalan masuk tidak termasuk kawasan darmaga sehingga tidak bisa dikerjakan oleh Dinas Perhubungan.

Akses jalan masuk tersebut semestinya dikerjakan lebih awal oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Sementara soal akses jalan menurut Kadis Perhubungan Klungkung Nengah Sukasta sudah hampir rampung. Akses jalan telah dibebaskan dan tinggal menunggu pensertifikatan saja oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

Bupati Suwirta memaparkan program pembagunan Klungkung di antaranya rencana pembagunan estuaridam di Tukad Unda, Jalan Lingkar Nusa Penida dan Jembatan Lembongan-Ceningan.

DPR RI mengharapkan Bupati Suwirta untuk memaparkan program tersebut dengan melobi pemerintah pusat.

Bahkan akses jalan di Nusa Penisa bisa diperjuangkan sebagai jalan Negara atau jalan nasional.

Dengan PAD Rp 88 miliar anggota DPR-RI itu menilai Pemkab Klungkung jelas tidak mampu untuk membagun sendiri terutama untuk insfrastruktur.

"Infrastruktur itu harganya mahal dengan PAD Rp 88 miliar jelas sangat tidak terjangkau untuk membagun insfrastruktur di Klungkung," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini