Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Kholish Chered
TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Bupati Kutai Timur, Isran Noor, telah mengajukan surat pengunduran diri kepada DPRD Kutim 26 Februari 2015. Saat ini prosesnya sudah berada di tingkat Kementerian Dalam Negeri RI.
DPRD Kutim maupun Gubernur Kalimantan Timur telah meneruskan permohonan Isran tersebut kepada Mendagri. Dan saat
ini proses administratif masih berlangsung di kementerian.
Banyak spekulasi yang muncul di publik terkait mundurnya Isran, yang secara formal mengatakan pangkal kemundurannya adalah untuk memperluas pengabdian di dunia pendidikan.
Salah satunya terkait kelanjutan gugatan perusahaan Inggris Churchill Mining (beserta mitranya Planet Mining Plc) di lembaga arbitrase internasional ICSID (International Center for Settlement of Investment Dispute).
Churchill menggugat Pemerintah RI (termasuk Pemkab Kutai Timur) senilai 1 miliar dolar AS (awalnya 2 miliar dolar AS--red) karena dinilai mencabut izin usaha pertambangan buah kongsi Churchill dan Ridlatama Group secara tidak prosedural.
Tribun Kaltim (Tribunnews.com Network) mengkonfirmasi hal ini pada Kuasa Hukum Pemerintah RI, Didi Dermawan. Yakni tentang posisi Kutim sebagai turut tergugat pascamundurnya Isran, yang merupakan pejabat yang mencabut izin Ridlatama tersebut.
"Pengunduran diri Pak Isran tidak mempengaruhi proses yang berjalan. Yang dijadikan tergugat oleh Churchill adalah Republik Indonesia. Bukan Bupati ataupun Pemkab Kutai Timur. Bupati Pemkab Kutim hanya membantu RI dalam proses ini," kata Didi via pesan singkat.
Didi mengatakan, pada bulan Juli atau Agustus mendatang akan ada sidang pemeriksaan pemalsuan dokumen (oleh Ridlatama/Churchill).
"Bila terbukti, semoga gugatan Churchill digugurkan," katanya.
Adapun proses pidana dugaan pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oleh Ridlatama cs, termasuk Churchill, masih terus diproses Bareskrim Mabes Polri.
"Semula pelapor adalah Pemkab Kutim yang diwakili Bupati Isran Noor. Kemudian Awang Faroek sendiri, selaku pihak (baik dalam kedudukan sebagai Bupati Kutim maupun Gubernur Kaltim) juga memasukkan laporan polisi," kata Didi.
Awang merasa tandatangannya dipalsukan. Yakni dalam SK Pemberian KP Penyelidikan Umum dan KP Eksplorasi 4 perusahaan anak usaha Ridlatama Grup, juga Surat Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
"Jika proses ini agak lambat, mungkin karena kita harus bertindak hati-hari. Karena Churchill sudah dua kali mengajukan permohonan kepada Tribunal untuk mengeluarkan perintah penghentian proses pidana selama proses arbitrase berlangsung. Ataupun karena kesibukan Bareskrim," katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengatakan dirinya belum mempelajari secara detail posisi terkini maupun kelanjutan gugatan Churchill Mining.
"Saya belum pelajari lagi. Saya kira beliau (Isran, red) ikut monitor juga. Apalagi presiden kan digugat juga," kata Ardiansyah, calon pengganti Isran sebagai Bupati Kutim, belum lama ini.
Adapun perkembangan proses mundurnya Isran, ia mengatakan sudah berada di Kemendagri.
"Provinsi sudah setuju. Suratnya sudah diantar ke Kemendagri oleh Biro Pemerintahan Setprov Kaltim dan Bagian Otonomi Daerah Setkab Kutim," katanya.
Lantas bagaimana terkait kemungkinan hambatan politik dalam proses pergantian Bupati Kutim oleh wakilnya nanti?
"Ini tidak ada urusan politik, namun administrasi. Kecuali masa jabatan itu melebihi 18 bulan, maka ada proses sesuai pemilihan kepala daerah. Sedangkan dibawah 18 bulan tinggal melanjutkan saja," katanya.