Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BANYUMAS -- Insiden bentrok petani Urut sewu, Kebumen dengan TNI Angkatan Darat membuat jadwal Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengisi acara kuliah umum di Universitas Jenderal Sudirman tertunda beberapa saat.
Ketika hendak masuk ke Auditorium Graha Widyatama, Minggu (23/8/2015), Ganjar dicegat puluhan mahasiswa dan masyarakat yang berdemo sebagai aksi solidaritas kasus Urut Sewu.
Awalnya mobil dinas Ganjar coba diselamatkan petugas kepolisian. Polisi mengusir pendemo dengan mendorong mereka ke tepian. Namun mobil dinas Innova hitam berpelat H1 itu justru berhenti tepat di depan kerumunan.
"Tenang, tenang, ayo diobrolkan," kata Ganjar pada pendemo.
Di hadapan Ganjar, koordinator aksi Ahmad Taqiyudin membacakan tuntutannya. Aksi solidaritas menuntut Pemprov Jateng menghentikan pemagaran tanah di Urut Sewu dan mengembalikannya pada petani. Pendemo juga meminta agar personel TNI ditarik dari lokasi tersebut serta mengusut tuntas segala bentuk kekerasan di sana.
"Terakhir kami minta laksanakan land reform di Jawa Tengah," tegas Taqiyudin.
Kepada peserta aksi Ganjar menyatakan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan penjabat bupati Kebumen beberapa saat setelah bentrokan di Urut Sewu terjadi, Sabtu (22/8/2015) lalu. "Begitu tahu ada kejadian saya telepon bupati, saya minta bupati segera turun, karena saya masih di Purwokerto,"
katanya.
Lebih jauh Ganjar menyatakan, pihaknya telah mengomunikasikan bentrok warga dengan TNI Kebumen kemarin dengan Pangdam IV Diponegoro. Ganjar mengaku berjanji akan ikut mengawal polemik lahan itu hingga tuntas.
"Sebenarnya tidak perlu ada bentrokan. Semua pihak harus menjaga diri, termasuk TNI dan warga. Kami sepakat bertemu Pangdam dan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan Urut Sewu," tandasnya.
Kepada para pendemo, Ganjar meminta agar mereka tidak sekadar melakukan aksi turun ke jalan membela warga Urut Sewu. Mereka diminta untuk mengumpulkan data yang detail terkait kejelasan status lahan yang sudah berkonflik sejak 1982 silam itu.
"Kalau temen-temen membela warga, sekarang saya tanya, apakah saya ini tidak di pihak warga? Saya juga akan bantu. Tapi kita harus fair kumpulkan data-datanya dan berikan ke saya dan kita verifikasi, " ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Emosi Ganjar sempat terpancing ketika omongannya dipotong Taqiyudin. "Kosek, kosek (sebentar), Anda tadi sudah bicara, sekarang giliran saya, Anda harus hormati saya," katanya. Karena massa aksi belum puas, Gubernur Ganjar meminta mereka untuk menunggunya usai kuliah umum.
"Jam satu ya, saya tunggu datanya," kata Ganjar kemudian masuk ke Auditorium.
Setelah satu setengah jam mengisi pembekalan mahasiswa, Ganjar kembali menemui pendemo Urut Sewu. Ia pun menanyakan data terkait Urut Sewu kepada pendemo.
Ika ada? Nah, mana data yang tadi dijanjikan?" katanya menanyakan pendemo bernama Ika yang sebelumnya menjanjikan data.
Namun mahasiswa tidak membawa data dimaksud. Ahmad Taqiyudin justru menyodorkan selembar surat pernyataan yang isinya mengutuk tindakan represif TNI pada petani Urut Sewu. "Kami minta Bapak menandatangani pernyataan ini," katanya.
Surat itu diminta Ganjar namun ia tidak mau tanda tangan. Gubernur bersikukuh menagih janji mahasiswa untuk membawa data lahan-lahan milik warga yang bersengketa dengan TNI di Urut Sewu.
"Yang saya minta data, jadi saya bisa selesaikan secara substansial. Tidak hanya kasus kekerasannya saja," ujarnya.
Terus berdebat
Perdebatan pun berlangsung antara Ganjar dan mahasiswa. "Yang punya data BPN (Badan Pertanahan Nasional) Pak. Kami cuma mahasiswa. Pemerintah seharusnya sudah punya data itu," kata salah satu peserta aksi.
"Lho saya punya, tapi kalian tadi bilang punya data. Maksud saya mari kita sandingkan untuk cari solusi bersama," sambung Ganjar.
Karena tak kunjung tercapai kesepakatan, Ganjar pun mengakhiri pertemuan yang berangsur memanas itu. Ketika Ganjar berbalik, petugas kepolisian langsung membuat pagar. Mahasiswa mencoba merengsek namun terhalang barikade polisi. Dorong-dorongan pun terjadi antara mahasiswa dan polisi. Untungnya pimpinan kedua pihak berhasil menenangkan anggotanya masing-masing. Kericuhan pun urung terjadi.
Kepada wartawan, Ganjar mengatakan agar warga dan TNI yang terlibat persoalan lahan di Urut Sewu, bertemu. Keduabelah pihak membekali diri dengan data masing-masing kemudian diverifikasi bersama-sama.
Jika data dua pihak tersebut sama-sama kuat, maka proses politik harus ditempuh. Pada tahap ini, pemerintah pusat mengambil peranan. Saat ini, Ganjar sudah memerintahkan Pj Bupati Kebumen, Arief Irwanto turun ke lapangan.
"Buktiku mana, buktimu mana, verifikasi. Kalau sama-sama kuat ya proses politik, peruntukan tanah," katanya.
Selanjutnya, pemerintah pusat menentukan peruntukan tanah tersebut. "Kalau untuk TNI ya lakukan redistribusi tanah. Kalau untuk rakyat, maka TNI dicarikan tempat lain," sambung dia.
Selama proses tersebut, Ganjar meminta pemerintah menyatakan status quo di Urut Sewu. Dengan demikian tidak ada aksi dari kedua pihak sehingga pencarian solusi bisa dilaksanakan dalam damai. (gap)