Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SUMEDANG - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, menilai fungsi Waduk Jatigede tak hanya untuk mengairi wilayah Sumedang saja, tapi wilayah di sekitarnya. Dalam hal ini waduk terbesar kedua itu akan mengaliri air ke Indramayu, Majalengka, dan Cirebon.
Melihat fungsi waduk Jatigede begitu besar, Basuki pun akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengubah namanya menjadi waduk Tembong Agung.
"Saat pengoperasian saya usulkan kepada presiden mengganti menjadi waduk Tembong Agung," ujar Basuki saat peresmian pengoperasian waduk Jatigede, di Cirebon, Senin (31/8/2015).
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjelaskan alasan perubahan nama yang diusulkan Menteri Basuki untuk menghormati kerajaan Tembong Agung. Untuk diketahui di wilayah Sumedang, pernah berdiri kerajaan Tembong Agung.
"Usulan penggantian nama untuk menghormati kerajaan yang pernah berdiri di sini kerajaan Tembong Agung," ujar pria yang akrab dipanggil Aher itu.
Waduk Jatigede mempunyai beberapa fungsi. Waduk tersebut bisa memenuhi kebutuhan air untuk lahan seluas 90 ribu hektare, yang bakal diberikan untuk wilayah Majalengka, Sumedang, Indramayu, termasuk dukungan bandara Jawa Barat. Selain itu waduk Jatigede juga menghasilkan air baku 3,5 meter kubik feet per detik, mengisi PLTA sebesar 110 megawatt, dan 40 ribu ha menangkal air banjir.
Untuk diketahui nilai investasi Waduk Jatigede senilai 467 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,6 triliun. Waduk Jatigede telah direncanakan sejak zaman Hindia Belanda. Kala itu, Pemerintah Hindia Belanda merencanakan pembangunan tiga waduk di sepanjang aliran Sungai Cimanuk, dan waduk Jatigede merupakan waduk utama dan yang paling besar.
Pembangunan ketiga waduk itu mendapatkan tentangan dari masyarakat sekitar, sehingga pembangunannya pun dibatalkan. Baru pada tahun 1990-an, rencana pembangunan waduk Jatigede kembali menghangat. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah merelokasi masyarakat yang tinggal di wilayah calon genangan. Relokasi pertama dilakukan pada 1982.