Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Ahmad Sidik
TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada enam kecamatan di Balikpapan akan mengadakan rapat pleno, Jumat (11/12/2015) hari ini.
Pelaksanaan pleno dikhawatirkan batal dilaksanakan akibat tuntutan massa pendukung satu pasangan calon yang terjadi sehari sebelumnya. Namun KPU tetap akan melaksanakan tahapan pleno sesuai jadwal.
Untuk menjaga kondusifitas selama pelaksanaan rapat pleno oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Polres Balikpapan menurunkan 15 anggota untuk setiap kecamatan. Pelaksanaan pleno diharapkan tidak ada gejolak dari tim pemenangan masing-masing calon.
Kapolres Balikpapan AKBP Jeffri Dian Juniarta usai pengamanan unjuk rasa mengatakan kepolisian harus selalu mengetahui kondisi keamanan Balikpapan. Kerawanan terjadi kerusuhan antar tim pemenangan pasangan calon bisa terjadi seiring keputusan dalam rapat pleno.
"Anggota update situasi kamtibmas mulai jam 8 pagi sampai sore. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondusifitas antar tim pendukung paslon di Balikpapan," ungkap Jeffri.
247 anggota kepolisian di Balikpapan dari berbagai satuan di antaranya Sabhara, Brimob, dan Polsek melakukan pengamanan selama rapat pleno berlangsung.
Jeffri berharap semua pendukung masing-masing pasangan calon kepala daerah Balikpapan bisa menerima apapun keputusan rapat.
"Selama pengamanan ada 247 personel dari satuan brimob, sabhara dan polsek-polsek. Saya berharap masyarakat bisa lebih bijak menyikapi setiap keputusan pasangan calon yang dukung, menang atau kalah," ujarnya.
Tidak hanya kepolisian, dua Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Kodam VI Mulawarman disiagakan untuk mengantisipasi adanya tindak kerusuhan. Satu SSK terdiri dari 90 personel TNI siap mengamankan situasi jika dibutuhkan.
"TNI sifatnya memback up, selalu siap on call. Bila ada kerusuhan yang membutuhkan bantuan TNI, kepolisian siap menghubungi pasukan SSK yang selalu stand by," ujar Jeffri.
Sehari sebelumnya, Kamis (10/12/2015) puluhan massa pendukung Heru-Sirajuddin mendatangi Panwaslu dan KPU D Balikpapan. Mereka meminta tahapan pleno tingkat kecamatan dihentikan sebelum pelanggaran yang terjadi selama pilkada berlangsung diusut tuntas.
Seorang penggerak massa dari paslon Sirajuddin, Basir mengatakan ada beberapa temuan tentang pelanggaran yang dilakukan tim sukses pasangan calon kompetitor.
Mereka mendapati money politics terjadi di beberapa daerah di Balikpapan. Para pendukung paslon HS mengantarkan barang bukti temuan pelanggaran selama pilkada berlangsung mulai dari foto sampai rekaman video.
"Kami akan mengawal penindakan pelanggaran yang dilakukan timses paslon lainnya. Kami ingin semua tuntas sebelum pleno dilaksanakan," ungkap Basir.
Beberapa tuntutan lainnya di antaranya Real Count yang dihentikan, rendahnya partisipasi masyarakat hingga membuat KPU tidak legitimate, money Politics, netralitas KPU, dan C6 (undangan untuk memilih yang dicetak KPU) diperjual belikan menjadikan massa geram. Massa berharap tahapan pleno dihentikan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Daerah Balikpapan Noor Thoha mengatakan tidak akan menghentikan tahapan pemilu. Bila memang ada pelanggaran, proses penindakan akan dilakukan setelah seluruh tahapan pemilu selesai.
"Massa meminta tahapan dihentikan, kami tidak mungkin menghentikan tahapan. Jika ditemukan ada penyalahgunaan C6, money politics dan lain sebagainya nanti akan ditindaklanjuti. Demo, usulan, dan permintaan kami terima, tapi kami tidak bisa menghentikan tahapan, pleno akan tetap dilaksanakan," ungkap Noor Thoha.
Berkaitan adanya money politics yang dilaporkan, KPU masih menunggu keputusan dari Panwaslu Balikpapan. Karena penindakan pelanggaran merupakan wewenang panwaslu.
"Untuk pelanggaran money politics merupakan domain panwaslu. KPU menunggu keputusan hukum dari proses yang dilakukan panwaslu. Nanti kita lihat apa rekomendasinya," ujar Noor Thoha.
Masalah penghentian penayangan Real Count merupakan upaya KPU untuk meredam kemarahan masa pendukung pasangan calon yang mematikan saluran penayangan. Namun Noor Thoha mengatakan proses penghitungan terus dilakukan dan saat ini sudah selesai. Nantinya keputusan tetap harus menunggu tanggal 16 Desember saat rapat pleno KPU Balikpapan berlangsung.
"Penayangan real count dimatikan karena ada pihak-pihak yang menginginkan untuk tidak ditayangkan. Sebenarnya penayangan real count bagus bagi masyarakat, justru orang melihat setiap perubahan selama penayangan berlangsung. Namun hasilnya ditentukan pleno KPU tanggal 16 Desember mendatang," tutur Noor Thoha.