Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Surya, Doni Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM, MADIUN - Setelah menjadi Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, tujuan Hary Tanoesoedibjo tak bermimpi menjadi calon presiden.
"Saya tidak bermimpi atau ingin menjadi capres, tidak ada itu. Jika ada mendorong ke arah sana, itu dorongan dari daerah-daerah," kata Hary saat 'Rapat Koordinasi, Verifikasi Internal dan Pelantikan DPC-DPC Partai Perindo Se-Daerah Pemilihan Jatim 8' di Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa (19/1/2016).
Ia menegaskan, Perindo mendukung pemimpin sesuai harapan rakyat dan tugas utama Perindo adalah memajukan bangsa Indonesia.
Hari ini Hary melantik pengurus DPC Partai Perindo meliputi wilayah kota atau kabupaten Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto yang dipusatkan di Kota Madiun.
Sementara pelantikan pengurus DPC Partai Perindo Dapil 7 mencakup Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan dan Ngawi yang dipusatkan di Gedung PGRI Magetan.
Menurut dia, sampai hari ini sudah 277 DPC yang dilantik dan nantinya total DPC Perindo yang dilantik seluruh Indonesia mencapai sebanyak 7.000 DPC.
Ia meyakini DPW Perindo Jatim lolos verifikasi, sebab kepengurusan sudah ada di seluruh Jatim dan siap direvisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti.
"Jika menyimak jumlah pengurus DPD maupun DPC, kami yakin pasang target lolos verifikasi, setelah itu langsung tancap gas mencapai target yang kami harapkan," kata dia.
Kritik Pemerintah
Pengusaha sejumlah media televisi itu tetap kritis terhadap pemerintah dan ia melihat peran negara belum berdaulat dari sisi pangan, energi, dan ekonomi, jsementara hukum belum berkeadilan bagi semua warga negara.
Ia juga mengkritik kondisi pendidikan yang belum merata, terutama pendidikan tinggi, sehingga kondisi ini membuat bangsa Indonesia sulit maju.
"Dari sisi ekonomi bangsa ini belum sepenuhnya berdaulat. Contohnya kebutuhan bahan bakar minyak masih bergantung impor, kurang lebih mencapai 40 persen. Begitu juga dari sektor pangan jenis beras, gula, garam, kedelai dan lainnya masih tetap impor," papar Hary.
Pemerintah harus mendorong masyarakat agar dapat mengenyam pendidikan tinggi, karena saat ini jumlah lulusan perguruan tinggi masih tergolong kecil dibandingkan negara tetangga.
"Dari sisi hukum masih belum memenuhi rasa keadilan, korupsi masih tinggi, hingga membuat bangsa ini sulit berkembang," kata dia.