Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Medan, Array A Argus
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Sudah ratusan perkara warga miskin kota mendapat pendampingan hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah I Sumatera Utara sejak 2013.
Setiap harinya, ada saja warga kurang mampu datang memohon bantuan hukum ke Kemenkumham Wilayah I Sumut yang dibantu belasan organisasi bantuan hukum di Sumut.
"Organisasi bantuan hukum akreditasi B sudah menangani 50 perkara. Sementara organisasi bantuan hukum akreditasi C saat ini mengangani 17 perkara," kata Kasub Direktorat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kemenkumham Wilayah I Sumut, Darpinov Harahap, Jumat (12/2/2016).
Awal pembukaan posko ini pada 2013, Kemenkumham merangkul 14 organisasi bantuan hukum di Sumatera Utara. Karena kebutuhan semakin meningkat, Kemenkumham menambah 3 organisasi bantuan hukum.
"Total organisasi bantuan hukum yang sudah kami rangkul sebanyak 17 lembaga. Ke 17 lembaga ini akan ikut melakukan pendampingan dan penyuluhan," kata Darpinov.
Pantauan Tribun Medan, posko yang dibuka di depan Pengadilan Negeri Medan didatangi sejumlah masyarakat. Beberapa mereka membaca buku-buku hukum yang tersedia.
Seorang warga yang diwawancarai Tribun Medan mengaku senang adanya posko ini. Selain menambah informasi hukum, warga bisa mengadukan persoalan hukum kepada Kemenkumham.
"Saya cuma melihat-lihat saja. Tanya bagaimana proses mengadu," ungkap Herman.
Berdasar informasi dari Kemekumham, kata Herman, jika ingin meminta bantuan pendampingan hukum cukup membawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.
"Mereka bilang gratis. Tidak dipungut biaya. Ini tentu sangat membantu sekali bagi kita masyarakat menengah ke bawah," kata Herman.