News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Junimart: Yang Perlu Dipertegas, Kapolri Harus Segera Melokalisir dan Menangkap Pelaku Teror

Penulis: Array Anarcho
Editor: Wahid Nurdin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang usai menghadiri acara pelantikan kepala daerah se-Sumatera Utara di Lapangan Merdeka Medan

Laporan Wartawan Tribun Medan, Array A Argus

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN  -  Belum lama ini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jendral Badrodin Haiti menerbitkan telegram rahasia (TR) yang didalamnya menyebut kelompok teroris akan kembali melakukan penyerangan terhadap personil kepolisian.

Dalam TR tersebut, dijelaskan bahwa kelompok teroris akan menyerang personil polri dengan cara membubuhkan makanan menggunakan racun sianida.

Selain mengancam personil polri, kelompok teroris yang diduga ISIS ini juga mengancam akan kembali membuat kericuhan di Indonesia. Ada indikasi, mereka akan melakukan serangan bom seperti di Sarinah, Jakarta.

Menyikapi ancaman kelompok teroris ini, anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang mendesak Kapolri agar menangkap para pelaku teror ini. Apalagi, ancaman tersebut membuat resah masyarakat.

"Informasi yang demikian ada (dikemukakan) dalam rapat kerja gabungan dengan Menko Polhukam, Kapolri, dan Kejaksaan Agung. Tentu kita apresiasi hal ini. Tetapi yang perlu kita pertegas disitu, Kapolri dengan secepat kilat menurut saya bisa langsung melokalisir dan bisa langsung menangkap para pelakunya," kata Junimart Girsang, usai menghadiri acara pelantikan kepala daerah se-Sumatera Utara di Lapangan Merdeka Medan, Rabu (17/2/2016).

Menurut Junimart, yang namanya teroris, memang aksinya tidak bisa diprediksi. Namun, kata dia, seharusnya polisi dan TNI, serta jajaran Badan Intelijen Negara (BIN) bisa belajar dari kasus-kasus sebelumnya.

"Oleh karena itu, kemarin dalam rakergab (rapat kerja gabungan) kami sepakat. Komisi III, apapun yang diperlukan dalam rangka kenyamanan dan keamanan negara harus kita dukung dari segi anggaran. Tentu kita tidak mau, kewenangan yang diberikan kepada BIN tidak disalahgunakan seperti selama ini. Kita mau HAM harus dinjunjung tinggi di negara ini, dan rakyat harus merasa nyaman," katanya.(*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini