News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Bentrok Warga di Lampung

Nyoman Demantra: Pemerintah Harus Evaluasi Kebijakan Transmigrasi Warga Miskin Bali

Penulis: I Made Ardhiangga
Editor: Y Gustaman
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi.

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Made Ardhiangga

TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Dua kelompok massa bentrok di Gunung Terang, kawasan register 44, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Tiga orang warga meninggal dunia.

Dugaan sementara, bentrok yang melibatkan dua kelompok masyarakat itu dipicu perebutan lahan kelola dan kesalahpahaman jatah uang keamanan. Menanggapi hal tersebut, putra Bali, Nyoman Damantra angkat bicara.

Ia mengatakan persoalan bentrok di Lampung ialah persoalan ‎transmigrasi warga Balitrans. Terlepas dari keprihatinan akibat bentrok, masalah di Lampung ini menjadi persoalan klasik. Kasus serupa pernah dialami warga Desa Balinuraga, Mesuji, Lampung.

Persoalan transmigrasi, merupakan cara instan pemerintah di Bali dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Sejatinya, kebijakan investasi di tanah Bali malah menimbulkan persoalan dengan ‎meminggirkan masyarakat Bali.

"Transmigrasi adalah cara instan mengatasi kemiskinan di Bali. Kebijakan transmigrasi inilah yang harus dievaluasi. Sehingga tidak mudahnya ketika warga Bali itu miskin kemudian disingkirkan ke luar Bali," ucap Damantra kepada Tribun Bali, Sabtu (12/3/2016).

Persoalan di Lampung merupakan persoalan premanisme. Namun demikian, ‎pemerintah harus melihat bahwa dengan merasa mempunyai hak untuk membagi-bagikan tanah, atau lahan-lahan tidak produktif kepada transmigran, akan menimbulkan masalah.‎ Penduduk lokal meyakini itu tanah leluhur mereka.

"Program transmigrasi dengan cara pemerintah mau untuk membeli tanah itu saja akan menimbulkan masalah," tegas anggota Komisi VI DPR Itu.

"Penduduk lokal di sana sama dengan penduduk lokal di Bali. Sejatinya, tidak rela tanah leluhurnya dibagi-bagikan. Jangan meminggirkan masyarakat miskin itu dengan transmigrasi," imbuh dia.

Sehingga Damantra mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan transmigrasi. "Investasi yang kemudian membuat pemerintah melakukan transmigrasi lebih banyak mudarat daripada manfaatnya," tegas dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini