Baca tanpa iklan
"Untuk pembangunan fisik proyek tol belum ada 1 persen," kata Budi.
Saat ini, sebanyak 142 bidang tanah dan lahan di seumlah desa yang belum bisa dibebaskan. Ini lantaran harga tanah melejit dengan dalih NJOP. Akibatnya PT MNA kehabusan dana. Kekuranng anggatran ini mencapai Rp 310 miiar.
"Bupati Gresik, Sidoarjo, dan Wali Kota Surabaya Bu Risma harus ikut mengendalikan liarnya harga tanah. Tentu kami akan perjuangkan untuk APBN Perubahan," kata Bambang Haryo.
Selama ini tak ada proteksi dari pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun daerah. NJOP memang dipengaruhi inlasi. Namun kepala daerah harus membantu agar harga tak makin liar. Meski pemebasan lahan itu kerap ada calo.
"Target pemerintah sebenarnya untuk Tol Sumo harus tuntas 2017. Sebab harus terhubung tol laut pada 2018," kata Bambang.
Sementara itu, khusus Surabaya, Wali Kota Tri Rismaharini pernah menjanjikan soal tol pada seksi IB menjanjikan pera serta pihak ketiga, pengembang. Ini harus direalisasikan.(*)