Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jateng, Raka F Pujangga
TRIBUNNEWS.COM, PEKALONGAN - Kepala Kejaksaan Negeri Kajen, Ahelya Abustam menyampaikan, telah menemukan beragam kasus dalam piutang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan.
Pihaknya mengaku, pernah menghadapi perusahaan nakal yang telah memotong penghasilan pegawai tetapi tidak menyetorkannya ke BPJS Ketenagakerjaan.
"Pernah kita menangani iurannya sudah dipotong tapi tidak membayarkannya ke BPJS," kata dia, di Hotel Horison, Selasa (21/6/2016) sore.
Dari kasus itu akhirnya perusahaan tersebut sudah melunasinya, namun masih ada satu perusahaan yang belum membayar tunggakannya.
"Masih ada satu perusahaan lagi yang belum selesai membayar tunggakannya di Kabupaten Pekalongan," jelas dia.
Dia menceritakan, untuk menangani kasus tunggakan BPJS ketenagakerjaan itu diperlukan surat kuasa khusus yang diberikan per permasalahan.
Sehingga tidak bisa, kata dia, jika penagihan tunggakan itu disamakan untuk perusahaan yang lainnya.
"Untuk menangani persoalan tunggakan iuran BPJS itu diperlukan surat kuasa khusus per permasalahan. Ada tunggakan berapa banyak, nanti ada SOP untuk penagihannya," kata dia.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Septi Herawati menjelaskan, penandatanganan MoU bersama kejaksaan negeri itu untuk memberikan bantuan hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadapai permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara.
"Penandatanganan MoU ini untuk meningkatkan kesadaran pengusaha dan melindungi kesejahteraan masyarakat," terangnya.
Meski sudah resmi terdaftar sebagai perusahaan peserta program BPJS Ketenagakerjaan, namun tidak semua perusahaan patuh membayar iuran.
"Meski sudah menjadi kewajiban, tapi masih ada saja perusahaan yang belum menyertakan pegawainya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Kebanyakan memang itu perusahaan menengah ke bawah," ucap dia. (*)