Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani
TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan, Border Trade Agreement (BTA) yang berlaku saat ini hanya sebesar 600 Ringgit, sehingga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di daerah perbatasan.
Untuk itu, menurut Cornelis sudah seharusnya dinaikkan dengan mengacu pada standar internasional perdagangan antarnegara, yakni sebesar 10 ribu dollar.
"Kalau bisa BTA standar Internasional menjadi 10 ribu dollar, karena 600 Ringgit yang sekarang untuk perdagangan lintas batas sudah tidak sesuai," ungkap Cornelis saat mendampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Tjahjo Kumolo dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara meninjau pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Minggu (16/10/2016).
Bersama menteri, Cornelis mengelilingi gedung utama PLBN, melihat secara dekat proses pengerjaan fasilitas administrasi lintas negara, seperti pelayanan pembuatan paspor, X-Ray dan berdialog langsung dengan petugas.
Dalam kesempatan ini, Cornelis mengingatkan kepada wargaperbatasan, agar mulai berbenah. Dengan harapan, usai diresmikan Presiden RI, Joko Widodo pada Januari 2017 mendatang, masyarakat perbatasan tidak hanya menjadi penonton, namun justru menjadi pelaku ekonomi atau menjadi tuan di tanah perbatasan.
Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Tjahjo Kumolo berbincang dengan Cornelis saat meninjau progres pembangunan kawasan PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Minggu (16/10/2016).
Gubernur mengusulkan, agar masyarakat yang memiliki lahan luas, dapat membangun kawasan Berikat dan kawasan perdagangan.
Hal ini tentunya akan memberikan dampak, saat dibukanya kran ekspor impor potensi hasil alam perbatasan.
Hasil bumi yang dapat diekspor misalnya seperti lada, ubi, rotan, beras, dan sebagainya. Karena Sanggau menurutnya berpotensi swasembada pangan, ini karena Sanggau memiliki lahan cetak sawah yang paling besar di Kalbar.
"Warga perbatasan persiapkan diri agar tidak hanya jadi penonton manfaatkan potensi ekonomi di perbatasan serta peluang perdagangan dan bangun kawasan berikat," tegas Cornelis.
Ia juga menyarankan, agar tidak membangun Dry Port karena harus ada izin WTO. Namun yang dibangun adalah Land Port karena berfungsi ganda untuk angkutan orang dan barang.
Sementara Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, sebagaimana laporan target Kementerian Terpadu, memang akhir Desember 2017 ini PLBN Entikong mulai beroperasi. Karena berdasarkan pantauannya, pembangunan PLBN Entikong sudah mencapai 80 persen.