News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

BEM Untan Tuntut Pangkas APBD 2017 yang Tak Pro Rakyat

Penulis: Tito Ramadhani
Editor: Sugiyarto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Puluhan aktivis dari dua organisasi, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Untan dan Solmadapar juga menggelar aksi di bundaran Monumen Sebelas Digulis Kalimantan Barat, Jalan Jend A Yani, Pontianak, Jumat (28/10/2018).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tanjungpura (Untan) dalam aksi memperingati Hari Sumpah Pemuda juga memaknai tanggal 28 Oktober sebagai hari bersejarah bagi Bangsa Indonesia terutama kalangan pemuda.

Korlap Aksi, Faisal mengatakan, pada masa perjuangan, kalangan pemuda dari seluruh pelosok nusantara berkumpul dalam satu kongres.

Dimana dalam kongres tersebut pada pemuda sepakat untuk mengesampingkan atau bahkan membuang egoisme, kepentingan, agama, suku dengan satu tujuan, yakni Indonesia Merdeka.

"Dan perjanjian tersebut diikat dalam sumpah yang disebut Sumpah Pemuda, dan sumpah tersebut terus digaungkan setiap tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda," katanya saat aksi di bundaran Monumen Sebelas Digulis Kalimantan Barat, Jalan Jend A Yani, Pontianak, Jumat (28/10/2016).

Ketika berkaca dari sejarah, pemuda yakni mahasiswa memiliki andil dalam perubahan besar bangsa. Dan menjadi harapan rakyat, untuk menyampaikan aspirasi rakyat.

"Jelas bahwa mahasiswa merupakan ujung tombak bahkan bisa dikatakan mahasiswa adalah ikon perubahan."

"Sehingga melekatlah status mahasiswa sebagai Agen of Change, Agen of Control Social, Iron Stock dan Moral Force," tegas mahasiswa semester 5 Fakultas MIPA Untan ini.

Berkaca dari status yang melekat pada mahasiswa tersebut, jelas peran mahasiswa adalah sebagai pengawal kebijakan pemerintah.

Pemerintah yang membuat semua keputusan dan kebijakan, yang dirasakan semua Rakyat Indonesia.

Sehingga ketika tidak ada yang mengawal kebijakan tersebut, maka pemerintah akan berbuat semena-mena dan seenaknya saja.

"Selama ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah belum berpihak kepada masyarakat, khususnya di Kalbar."

"Contohnya saja APBD yang digelontorkan setiap tahun terkesan buang-buang uang rakyat," jelasnya.

Banyak kegiatan dan hal yang tidak mengena langsung kepada masyarakat, dimasukan ke dalam APBD.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini