Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Pengurus Pusat Persatuan Islam (Persis) memastikan akan fokus menyuarakan aspirasi soal desakan kepada aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus hukum penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Persis akan berpartisipasi dalam aksi damai “Bela Islam II” yang akan digelar di DKI Jakarta pada 4 November 2016.
Wakil Ketua Umum Persis, Jeje Jaenuddin, mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan imbauan ke pimpinan wilayah dan mengeluarkan maklumat ketua umum agar jemaahnya tidak terprovokasi isu Sara dalam aksi damai nanti.
Menurutnya, aksi damaia yang dinilai Persis sebagai jihad konstitusional itu jangan sampai keluar dari koridor kebhinekaan dan UUD 1945.
“Jadi kami menuntut Ahok itu sebagai pribadi, bukan karena agamanya atau etnisnya. Makanya di spanduk kami, tidak boleh ada kalimat yang menjurus intoleransi. Untuk mengantisipasi penyupuan, kami siapkan pasukan sigap yang bertugas menangkap provokator,” kata Jeje kepada wartawan di kantor PP Persis, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota
Bandung, Rabu (2/11/2016).
Jeje mengatakan, jemaah Persis yang kedapatan membawa agenda lain dalam aksi damai nanti pun akan diamankan pasukan sigap.
Pihaknya pun akan menyerahkan oknum tersebut ke aparat kepolisian jika menyebarkan isu suku, ras, agama, dan antargolongan (Sara).
“Kami yakin banyak yang berkepentingan dalam aksi tersebut, tapui kemarin dalam rapat akbar yang kami lakukan di Jakarta, Persis tidak boleh bawa agenda apapun kecuali fokus tuntutan penegakan hukum yang adil terhadap Ahok,” kata Jeje.
Jeje mengatakan, pihaknya akan mengundurkan diri dalam aksi damai jika ada oknum peserta dari organisasi Islam lain yang menyuarakan isu Sara.
Sebab sudah disepakati jika aksi tersebut hanya fokus terhadap penuntasan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok sebagai individu.
“Kami juga berpegang terhadap aturan yang ditetapkan polisi. Setelah kami menyuarakan aspirasi, kami akan pulang. Kalau ada yang menginap kami bertanggungjawab dan kalau suara kami belum didengar, masih banyak untuk menyuarakannya kembali tanpa harus dianggap memaksakan kehendak,” kata Jeje. (cis)