Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Arfan
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Jumlah rumah tangga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bulungan terus menurun.
Staf Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bulungan, Martini Djumianti, memaparkan data penerima manfaat PKH per Agutus 2016 hanya tinggal 841 rumah tangga. Sementara awal tahun ini data penerima mencapai 853 orang.
"Komponen masyarakat penerima manfaat sudah lepas. Artinya mereka sudah ada yang mumpuni secara ekonomi," ujar Martini mendampingi Kepala Dinas Sosial Bulungan, Idewan Budi Santoso, saat ditemui Tribun Kaltim di ruang kerjanya, Kamis (3/11/2016).
Pemkab Bulungan memang menyasar beberapa rumah tangga penerima manfaat PKH yang telah mampu menumbuhkan ekonomi keluarga untuk menanggulangi kemiskinan. Sehingga bisa naik kelas.
Selain ekonomi keluarga tumbuh, penurunan jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat PKH disebabkan beberapa hal, seperti gugurnya tanggungan program PKH bagi anak-anak sekolah yang telah lulus hingga jenjang sekolah menengah atas.
Kata Martini, ada pula sebagian kecil yang dikeluarkan dari program tersebut lantaran tidak mengikuti ketentuan keikutsertaan program.
"Ada yang dikeluarkan, misalnya anaknya yang sekolah jarang masuk kelas. Pertama diberi teguran oleh pendamping. Kalau sudah berlangsung lama akan dicoret. Karena salah satu bagusnya program PKH, pendamping akan kontrol si penerima, baik itu pemeriksaan ke Puskesmas dan Posyandu, maupun kehadiran anak di sekolah," sebut dia.
Jumlah masyarakat penerima PKH pada Oktober 2015 mencapai 950 orang. Pada awal 2013 di mana program PKH dimulai, jumlah sasaran tembus ribuan orang.
Sasaran penerima manfaat dalam satu keluarga melingkupi ibu hamil, anak balita, anak pra sekolah, anak SD, SMP, dan SMA. Ibu hamil dan balita "dibiayai" negara lewat program PKH sebesar Rp 1,2 juta per tahun dengan sistem pencairan per triwulan. Anak SD mendapat Rp 450 ribu, SMP Rp 740 ribu, dan SMA Rp 1 juta masing-masing untuk satu tahun.
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kalimantan Utara, Timbul Sibarani, menyatakan jumlah penduduk miskin di Kaltara pada 2016 memang mengalami sedikit penurunan.
Per Maret 2015 angka penduduk miskin dari sekitar 700 ribuan penduduk mencapai 6,32 persen. Periode yang sama atau Maret tahun 2016 menurun menjadi 6,23 persen.
"Itu hasil dari beberapa program di kabupaten, provinsi, dan nasional. Kita harapkan juga perekonomian semakin membaik agar pendapatan masyarakat ikut meningkat," ujar Timbul, Kamis (3/11/2016).