Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto
TRIBUNJATENG.COM, BREBES - Ajakan sama-sama memberantas korupsi disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada para PNS di Pemeritnah Kabupaten Brebes.
Ganjar menekankan good governance kepada para PNS dengan cara tidak melakukan korupsi, bekerja profesional dan sebaikbaiknya untuk melayani publik.
"Enak kalau jujur, evaluasi diri. Enggga usah takut. Haram hukumnya mendapat gravitasi," ujar Ganjar saat tatap muka dengan PNS di Pendopo Brebes, Kamis (5/1/2017).
Ia juga menyinggung kasus pejabat publik di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Klaten yang terjerat tindak pidana korupsi.
"Kebumen habis latihan pelatihan antikorupsi, setelah dua pekan tertangkap operasi tangkap tangan. Malu pada masyarakat. Kebumen kecelakaan, Klaten kebangetan," kata Ganjar.
Baca: Uang Miliaran Rupiah Petugas KPK Sita dari Ruang Kerja Anak Bupati Klaten
Baca: Kesaksian Ajudan Bupati Klaten: Hanya Ibu yang Tahu Nomimal Sebuah Jabatan
Baca: Mengaca Kasus Bupati Klaten, Gubernur Ganjar Minta KPK Buka Perwakilan di Daerah
Baca: Pengawal Pribadi Sri Hartini Ungkap Banyak Loket untuk Beli Jabatan di Klaten
Baca: Bupati Klaten Tertangkap KPK, Pelantikan Ratusan Pejabat Tertunda
Dalam kesempatan tersebut, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Setda Brebes, M Iqbal, memberikan pernyataan usai mendengarkan pemaparan Gubernur Ganjar.
Ia mengapresiasi Ganjar yang terus berkomitmen memberantas korupsi di Jateng. "Kami harap Pak Gubernur terus berkomitmen untuk memberantas korupsi di Jateng," ucap dia.
Hal tersebut pun langsung direspon Ganjar, bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama.
"Yo ojo aku tok (jangan saya saja yang berantas korupsi). Semuanya harus ikut, bersama-sama," Ganjar menjawab ajak Iqbal.
Ganjar mengatakan pemberantasan korupsi berawal dari diri sendiri atau individu aparatur sipil negara. Pejabat negara jangan takut miskin dan tidak bisa makan karena menolak korupsi atau gratifikasi.
Dalam waktu dekat ini, ia juga akan mengumpulkan kepala daerah di Magelang untuk membicarakan kasus yang terjadi di Kebumen dan Klaten.