TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pembangunan ekonomi Cirebon harus tetap berjalan meski wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi ditangkap pihak kepolisian lantaran kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Cirebon tahun 2009-2012.
“Masyarakat menginginkan pembangunan ekonomi Cirebon harus tetap berjalan meski dalam situasi seperti ini. Pemerintah daerah perlu memetakan kembali lokasi desa- desa tertinggal sebagai fokus program pemerataan pertumbuhan ekonomi Cirebon,” ujar putra daerah Cirebon, Anggawira.
Terlepas dari kasus yang menjerat Tasiya, Anggawira menilai perekonomian Cirebon harus ada perubahan yang signifikan ke depan.
“Kita harus terus mencari solusi untuk permasalahan di masyarakat. Ini masih banyak desa tertinggal yang luput dari pendataan. Disini kepemimpinan Pak Bupati diuji," imbuh Anggawira
Kenyataan ini dikatakannya mulai menimbulkan asumsi negatif di masyarakat yang menilai adanya pembiaran secara sosial oleh pemerintah. Untuk itu ia meminta agar pemerintah mengadakan kajian reset secara teknis mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Saya rasa ini sudah saatnya melakukan pembenahan secara keseluruhan. Pemerintah perlu melakukan terobosan untuk meningkatkan ekonomi daerah. Hal ini guna mencegah terjadinya urbanisasi dan mengurangi ketimpangan sosial di Cirebon,” papar Ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bidang Organisasi tersebut.
Lebih lanjut pengusaha muda ini meyakini bahwa sektor ekonomi kreatif di Cirebon bisa dijadikan sebagai kekuatan baru perekonomian daerah. Dirinya menilai kumpulan aneka ragam karya seni, budaya, wisata, kuliner, dan lainnya sangat marketable.
“Namun kurangnya regulasi pembiayaan untuk industri kreatif masih menjadi masalah yang membebani pengusaha di Cirebon. Mereka mengeluhkan masalah permodalan yang sulit didapat padahal sudah memiliki ide perencanaan usaha yang matang dan mengusasi keterampilan,” jelas Anggawira yang juga inisiator "Gerakan Memakmurkan Cirebon".
Khusus masalah tersebut dirinya menyatakan terus bersama pelaku ekonomi untuk mendorong kebijakan ekonomi yang melahirkan iklim investasi yang baik.