Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Surya Fatkul Alamy
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Jatim bakal melayangkan kasasi atas vonis bebas Dahlan Iskan dari Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Kasasi tersbeut bakal diajukan ke Mahkamah Agung (MA).
Kepastian mengajukan kasasi dari Kejati Jatim dilontarkan Richard Marpaung. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim ini mengaku belum menerima salinan putusan dari pengadilan.
Kini Kejati Jatim masih meninggu salinan putusan vonis bebas Dahlan Iskan atas perkara korupsi aset PT Panca Wira Usaha, BUMD Pemprov Jatim.
"Saya belum tahu isi salinan putusan dari pengadilan, jadi belum bisa berkomentar banyak. Suratnya belum kami terima, " sebut Richard Marpaung, Rabu (6/9/2017).
Baca: Dahlan Iskan Bebas, Pengadilan Tinggi Surabaya Kabulkan Bandingnya
Menurut Richard Marpaung, jika benar soal putusan PT Surabaya itu, maka Kejati Jatim memastikan melakukan kasasi ke MA.
"Di pengadilan tingkat pertama saja, kita bisa buktikan (Dahlan Iskan) bersalah, cuma saat banding putusannya berbeda. Jadi, kami pastikan kasasi," terang Richard Marpaung.
Saat sidang di Tipikor, Dahlan dinyatakan bersalah dan divonis dua tahun penjara. Atas putusan tersbeut, Dahlan mengajukan banding dan permohonan itu digelar lah sidang oleh majelis hakim PT Surabaya dan mengabulkan upaya banding Dahlan.
Sidang banding perkara Dahlan digelar oleh lima hakim tinggi dengan Ketua Majelis Andriani Nurdin.
Baca: Penyidik Bareskrim Polri Dituntut Pidana Penjara 7 Tahun Terkait Kasus Dahlan Iskan
Hasilnya, menerima upaya banding terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya.
Hakim menyatakan Dahlan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi penjualan aset PT PWU, membebaskannya dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan memerintahkan jaksa agar memulihkan harkat dan martabat terdakwa.
Dahlan terjerat perkara korupsi ketika masih menjadi Direktur Utama PT PWU Jatim pada 2000-2010. Kejati Jatim menilai penjualan aset PWU di Kediri dan Tulungagung menyalahi aturan dan merugikan negara. fat