Baca tanpa iklan
Pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 yang dibuka oleh Presiden Jokowi ini digelar untuk meningkatkan komitmen para penyelenggara pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan soal perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara. Baginya, semua yang dilakukan oleh para jajarannya harus mengarah pada perbaikan sistem yang ada.
"Semuanya berkembang dengan cepat dengan cara-cara yang tak terduga. Inovasinya cepat sekali. Oleh sebab itu, kita juga harus berani berubah. Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada prosedur, harus diubah kepada orientasi hasil. Hasil pun juga harus berkualitas," ujar Jokowi dihadapan sejumlah Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Pemerintah, dan Pimpinan Instansi.
Jokowi juga mengingatkan soal penyederhanaan laporan yang pernah diminta beberapa waktu sebelumnya. Laporan pertanggungjawaban yang bertumpuk-tumpuk pada akhirnya akan membuat aparatur menjadi lebih terfokus pada pengerjaan laporan dibanding dengan eksekusi program.
"Ini kita bekerja membuat laporan atau bekerja menghasilkan sesuatu? Saya sampaikan untuk buat yang sederhana. Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Buat saja 2 atau 3, itu sudah maksimal untuk saya," kata Presiden.
Meski demikian, penyederhanaan laporan sebagaimana yang diminta Presiden bukan berarti tidak memperhatikan aspek akuntabilitasnya. Yang paling penting ialah bagaimana laporan tersebut mudah untuk diperiksa, dikontrol, diikuti, dan memiliki hasil yang jelas.
"Penyederhanaan SPJ menjadi kunci yang harus kita lakukan sehingga tenaga pikiran kita betul-betul bisa kita gunakan untuk mengikuti proses kegiatan dan program yang ada, memeriksa kualitasnya, dan tidak tertumpu atau terjebak kepada banyaknya laporan yang harus kita buat," ujarnya.
Di akhir sambutannya, Presiden juga menyampaikan apresiasinya terhadap hasil pemeriksaan BPK baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tingkat Kementerian/Lembaga mencapai 85 persen, tingkat Provinsi 90 persen, dan pada tingkat Kabupaten/Kota 66 persen.
"Sebuah progres yang sangat baik. Tapi WTP bukan tujuan, tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program memberikan hasil dan program itu bisa tepat sasaran," pungkasnya.