Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, TABANAN - Agus (26) terpaksa membatalkan niat membelikan orangtuanya makanan.
Sebab, sejak bulan lalu hingga masuk pertengahan bulan ini, ia tak mendapat gaji.
Tak hanya Agus, pegawai kontrak di lingkungan Pemkab Tabanan lainnya juga bernasib sama.
Setidaknya ada sekitar 220 lebih pegawai kontrak belum menerima gaji hingga pertengahan September 2017.
Hal itu karena proses verifikasi data tunjangan BPJS Kesehatan belum diselesaikan.
Pemkab Tabanan sejak bulan Agustus memberikan BPJS kepada ribuan pegawai kontraknya. Mekanisme pemberian gaji sekaligus dengan pembayaran iuran BPJS.
"Tanggal 10 saya mengecek rekening, gaji belum masuk. Padahal sudah janji sama orangtua buat belikan capcay," katanya, (14//9/2017).
Baca: Saya Minum Tiga Butir PCC Rasanya Tenang Kaya Terbang, Pas Sadar Sudah Ada di RSJ
Agus mendapatkan informasi belum masuknya gaji karena proses verifikasi BPJS di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang berlangsung.
"Katanya karena masalah BPJS, saya tunggu saja," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembendaharaan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan, I Wayan Maryati mengakui beberapa OPD di Pemkab Tabanan tersendat menyetorkan amprahan gaji sekaligus pembayaran iuran BPJS.
Sebab data peserta BPJS yang diberikan oleh kantor BPJS Tabanan terlambat ke Badan Keuangan Daerah (BKD).
"BPJS mendapatkan data pegawai kontrak dari BKD, diverifikasi dan diserahkan kembali ke BKD, selanjutnya diserahkan ke OPD masing-masing. Di sini prosesnya lambat," ucap dia saat ditemui di kantornya.
Maryati menyebutkan, 1 Agustus 2017 sekitar 2.029 pegawai kontrak di Tabanan telah memiliki BPJS dari 3.600 pegawai kontrak.
Ia menyebutkan total anggaran pembiayaan pegawai kontrak untuk program BPJS sekitar Rp 2,6 miliar selama setahun.