News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilgub Jawa Barat

Belum Resmi, DPP Golkar Menduga Ada Pihak yang Manfaatkan Surat Penunjukan Ridwan Kamil

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyerahkan potongan nasi tumpeng kepada Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, disaksikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan Wali Kota Bogor Bima Arya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional (Rakernas) III PAN, di Hotel Grand Asrilia, Jalan Pelajar Pejuang 45, Kota Bandung, Senin (21/8/2017). Rakernas bertemakan Merajut Kembali Merah Putih tersebut dihadiri ribuan kader PAN dari seluruh Indonesia yang akan membahas Pilkada Serentak 2018 dan pemilu legislatif 2019. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, surat penunjukan Ridwan Kamil menjadi calon kepala daerah dalam Pilgub Jawa Barat yang diusung Partai Golkar, belum resmi.

Dirinya malah menduga ada pihak yang memanfaatkan surat yang beredar di media sosial tersebut.

"Menurut kami ya masih belum, belum surat resmi partai, karena belum ada nomornya," kata Ace kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/9/2017).

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan, kondisi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang terbaring di rumah sakit lantaran mengalami gangguan pada jantung dan ginjalnya.

Kedua, surat tersebut tidak tertulis nomor dan tanggal disetujui. Ketiga, dibagian tandatangan Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham juga tidak diberikan stempel.

Baca: Si Cantik Murtiyaningsih Dibunuh Pacarnya Karena Diduga Tak Mau Berhenti Jadi PSK Online

Untuk itu, Ace menegaskan surat itu bukan resmi dari DPP Partai Golkar.

"Itu enggak tahu. Tapi bisa saja pihak-pihak tertentu ya memanfaatkan surat itu," kata Ace.

Lebih lanjut, Ace mengaku tidak mengetahui penyebar surat itu sehingga menjadi viral di media sosial. DPP Partai Golkar akan menelusuri pihak yang membuat dan menyebarkan surat tersebut.

"Harusnya ditelusuri karena menyangkut informasi yang resmi partai," tegasnya.

Menurutnya, DPP Partai Golkar biasanya mengundang DPP Provinsi untuk membahas dan memberikan instruksi terkait kebijakan tertentu, termasuk pasangan calon di Pilgub Jawa Barat.

"Biasanya kalau DPP Partai Golkar dalam menyampaikan kebijakan secara resminya pasti akan itu mengundang DPP Provinsi untuk menyerahkan secara khusus ke DPP Provinsi untuk menjalankannya DPP Partai Golkar. Pasti bukan karena surat-surat yang beredar di medsos," kata Ace.

Hingga saat ini proses pengkajian pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung di Pilgub Jawa Barat masih terus dilakukan. Ace mengakui proses yang berjalan di Jawa Barat masih sangat dinamis.

"Ada parameternya dalam menentukan siapa calon kepala daerah parameternya tentu hasil survei, prosesnya masih sangat dinamis," kata Ace.

Partai Golkar sebenarnya masih menginginkan kadernya, Dedi Mulyadi untuk dijagokan menjadi pemimpin di Tanah Pasundan. Oleh karena itu, DPP meminta Dedi terus mensosialisasikan diri untuk menarik dukungan warga Jawa Barat.

"Tentu sebagaimana yang diingini partai yang diprioritaskan itu kader partai, Pak Dedi. Namun memang ya ini dilakukan pengkajian yg mendalam. Jadi kita minta Pak Dedi kita minta terus bekerja di lapangan," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini