Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Infrastruktur menjadi salah satu poin penting dalam suatu daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi, suatu daerah memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
Infrastruktur yang memadai, dapat menarik investor untuk berinvestasi. Pemerintah pusat diminta untuk memberikan perhatian pada daerah yang membutuhkan dukungan infrastruktur.
Anggota Komisi V DPR RI Nurhayati menilai, Kabupaten Bolaang Mongondow, di Sulawesi Utara memiliki potensi yang cukup besar.
Dengan wilayah yang cukup luas dan garis pantai yang cukup panjang, pembangunan infrastruktur Bolaang Mongondow perlu mendapat dorongan anggaran dari pemerintah pusat.
“Banyak sekali potensi yang belum tergali di Bolaang Mongondow ini. Kita mendorong pemerintah pusat untuk menyalurkan anggaran ke Bolaang Mongondow, agar pembangunan lebih cepat,” kata Nurhayati usai pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Ketua DPRD Bolang Mongondow, serta mitra kerja Komisi V DPR RI di Kantor Bupati Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, baru-baru ini.
Politisi F-PPP itu mencontohkan, misalnya terkait infrastruktur bandara. Bandara memiliki peran vital dan penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.
Apalagi, untuk menuju Bolaang Mongondow dari Manado, sebagai ibukota provinsi dan memiliki bandara, dibutuhkan perjalanan darat selama 4-5 jam. Tentunya ini sangat berat untuk para investor maupun yang berminat berinvestasi di Bolaang Mongondow.
“Juga pelabuhan maupun infrastruktur. Jadi sarana trasnportasi di Bolaang Mongondow juga harus ditingkatkan. Jika pemerintah berencana dalam lima tahun ke depan Bolaang Mongondow akan mempunyai bandara, pelabuhan, atau jalan yang lebih lebar, kita berharap mungkin tiga tahun sudah selesai,” harap politisi asal dapil Jawa Barat itu.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti. Menurutnya, Bolaang Mongondow sangat membutuhkan bandara. Mengingat cukup jauhnya jarak dari ibukota provinsi menuju Bolaang Mongondow.
“Kalau seandainya ada bandara, akan mempermudah dan meningkatkan perekonomian. Komisi V akan mendukung sepenuhnya,” komitmen politisi F-Gerindra itu.
Novita juga melihat potensi pertanian di Bolaang Mongondow yang cukup besar. Sehingga pembangunan Waduk Lolak yang bernilai Rp 1 triliun di Bolaang Mongondow, diharapkan dapat mendukung irigasi untuk pertanian.
“Itu sangat urgen untuk mereka. Karena Bolaang Mongondow juga yang menopang dan mendukung pangan di Sulut. Baik irigasi maupun jalan harus dilebarkan karena itu juga meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah, sehingga sangat dibutuhkan bantuan dan perhatian dari pemerintah pusat,” tandas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.
Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan, daerah yang dipimpinnya merupakan terluas di Sulawesi Utara.
Bolaang Mongondow merupakan lumbung beras di Sulut, dan memiliki potensi tambang emas dan holtikultura. Namun, dengan berbagai potensi itu, masyarakat banyak yang miskin.
“Bolaang Mongondow menempati urutan 15 dari 16 kabupaten atau kota termiskin se-Sulut. PAD per tahun hanya Rp 39 miliar,” jelas Yasti.
Ia juga mengungkapkan perlu dibangunnya bandara, mengingat jarak yang cukup jauh dari Manado. Semua infrastruktur dasar persyaratan untuk mendapatkan anggaran dari Pemerintah Pusat, khususnya dari mitra kerja Komisi V DPR telah dipenuhi.
Yasti memastikan, Pemkab Bolaang Mongondow sudah menyiapkan, baik dari sisi administrasi, maupun ketersediaan lahan.
Persyaratan yang diminta Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum, sudah disiapkan. Pemkab sudah menghibahkan tanah seluas 400 hektar kepada Kemenhub untuk dibangun bandara.
“Semua persyaratan dan persiapan sudah 95 persen. Akses menuju lokasi sudah dipersiapkan. Tinggal perlu ada soil tanah, namun sudah kami anggarkan di APBD-P. Kami harap pembangunan bandara selesai dalam waktu tiga tahun,” tambah Yasti.
Mantan Anggota DPR RI itu juga berharap, dengan adanya anggaran dari Pemerintah Pusat, daerah yang dipimpinnya dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, jika seluruh infrastruktu telah terbangun, ekonomi dapat tumbuh pesat, sehingga Bolaang Mongondow tidak bergantung lagi kepada Pemerintah Pusat. (Pemberitaan DPR RI)