Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, MADIUN - Sejumlah kepala desa di Kabupaten Madiun mengaku resah dan terganggu dengan keberadaan sejumlah oknum wartawan, LSM dan ormas gadungan.
Hal itu disampaikan, anggota DPRD Kabupaten Madiun dari fraksi PDIP, Suprapto.
"Banyak kepala desa yang mengeluh, banyak oknum yang mengaku dari LSM dan wartawan yang meminta uang. Kadang-kadang mengada-ada, intinya minta transport," kata Suprapto, Senin (20/11/2017).
Ia menuturkan, keluhan dari kepala desa terkait dengan perilaku oknum yang mengaku sebagai wartawan, ataupun anggota LSM atau ormas bukan hal yang baru.
Baca: Curi Iphone dan Laptop, Pengamen Babak Belur Dihajar Warga
"Keluhan ini sudah lama. Ada yang dari luar kota, sengaja mampir ke kantor desa terutama yang lokasinya di pinggir jalan raya, ketika lewat di Madiun," katanya.
Menurutnya, seharusnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Madiun memiliki data ormas, LSM dan wartawan di Kabupaten Madiun.
"Harusnya dari Kesbangpol harus mempunyai data LSM dan ormas serta memiliki kewajiban untuk menertibkan ini. Kominfo, juga seharusnya memiliki daftar reporter yang bertugas di Kabupaten Madiun," ujarnya
Baca: Masih Misterius, Keberadaan Seorang Korban Ledakan Pabrik Petasan di Tangerang
Kepala Badan Kesbangpol, Agus Budi Wahyono mengatakan akan segera membentuk tim untuk melakukan pendataan terhadap ormas dan LSM di Kabupaten Madiun pada 2018, mendatang.
Saat ini, kata Agus terdapat sekitar 70 LSM dan ormas di Kabupaten Madiun.
"Kami akan melakukan pemdataan dan verifikasi seusai dengan Permendagri no 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi (Siormas)," katanya.
Sedangkan untuk penanganan terhadap oknum LSM, pihaknya akan berkooridinasi dengan sejumlah pengurus LSM yang sudah terdaftar di Kabupaten Madiun.
Senada juga dikatakan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Madiun, Sawung Rehtomo.
Pria yang baru saja menjabat sebagai kadis kominfo ini mengaku akan segera mendata dan memverifikasi ulang wartawan yang bertugas meliput di wilayah Kabupaten Madiun.
"Kami akan bekerjasama dengan Dewan Pers untuk mendata dan memverifikasi ulang wartawan yang bertugas di Kabupaten Madiun,"katanya.
Ia menambahkan, Diskominfo juga akan mengaktifkan kembaki kegiatan Forum Koordinasi Kehumasan pada tahun depan.
Selain itu juga berkoordinasi dengn kepala desa dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas).