Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Medan Hendrik Naipospos
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Penentuan nama Calon Gubernur Sumut tinggal menghitung hari, ada empat nama yang mendominasi, di antaranya Tengku Erry Nuradi, Letjen Edy Rahmayadi, JR Saragih dan Djarot Saiful Hidayat.
Kecuali Djarot, wajah ketiga bakal Calon Gubernur Sumut sudah terpampang di berbagai daerah.
Termasuk Letjen Edy Rahmayadi merupakan perwira tinggi TNI aktif dan menjabat Pangkostrad.
Di berbagai baliho, Edy memakai pakaian dinas lapangan (PDL) TNI.
Belum lama ini, puluhan personel TNI terlihat menurunkan baliho yang bergambar Letjen Edy Rahmayadi.
Baca: Remaja 17 Tahun Palestina Tewas Ditembak Tentara Israel
Video penurunan pun tersebar luas di media sosial.
Dikutip dari LasserNewsToday, puluhan personel TNI yang menurunkan baliho tersebut bertugas di Rindam I/BB Pematangsiantar.
Pembongkaran baliho ini dipimpin langsung oleh Danrindam I/BB Kolonel Inf Zainuddin usai membuka acara Pendidikan Pembentukan Pendidikan Bintara (Diktukba) di Lapangan Rindam I/BB Pematangsiantar TA 2018, Kamis (4/1/2018).
Ia menyebut penurunan ini berkaitan dengan netralitas TNI dalam setiap pemilihan umum.
“ini merupakan amanat dari Undang-undang dan kami khususnya Rindam I/BB taat akan aturan tersebut,” ucap Kolonel Inf Zainuddin.
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah menegaskan bahwa TNI akan bersikap netral menjelang penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Baca: Bertarung di Pilgub Sumut Djarot Tak Mau Setengah-setengah, Letjen Edy Ajukan Surat Mundur dari TNI
Hal itu dia ungkapkan saat memberikan amanat dalam upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Lapangan Upacara Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 9 Desember 2017.
Selain itu, dia memastikan jajarannya akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok TNI.
"TNI berkomitmen memberikan perbantuan kepada vendor (penyelenggara pemilu) dan Polri dalam pengamanan Pilkada serentak pada tahun 2018 dan pemilu tahun 2019. TNI senantiasa harus mengutamakan asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkas Hadi.