News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Lakukan Pungli, Kepala BPN Sanggau Diamankan

Editor: Eko Sutriyanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi pungli

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNNEWS.COM,  PONTIANAK - Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono membenarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sanggau berinisial VS, Rabu (7/2/2018) pukul 10.00 WIB.

"Jadi OTT itu benar. OTT dilakukan oleh tim gabungan Direskrimsus Polda Kalbar dan Polres Sanggau terkait dengan pungutan liar (pungli) oleh oknum Kepala BPN Sanggau," ungkapnya saat dikonfirmasi via seluler, Rabu (7/2/2018) malam.

Didi menambahkan ada konspirasi antara oknum Kepala BPN Sanggau dengan notaris.

Saat ini, oknum Kepala BPN Sanggau dan notaris itu sedang menjalani pemeriksaan intensif di Polres Sanggau.

"Ya, untuk sementara pemeriksaannya di Polres Sanggau karena lokusnya. Polda Kalbar melihat perkembangan. Bisa saja ditarik ke Polda Kalbar," katanya.

Irjen Pol Didi Haryono mengatakan sebelum OTT, pihak kepolisian mendapat informasi tentang dugaan kasus pungli ini dari masyarakat.

Setelah terima informasi itu, kepolisian melakukan pendalaman. Hingga akhirnya ditemukan kenyataan bahwa informasi itu benar.

Baca: Bayi Kembar Siam Dempet Perut Lahir di Sanggau

"Informasi masyarakat, kemudian didalami dan ternyata benar," timpalnya.

Kapolda menegaskan komitmen zero ilegal dalam penegakkan hukum dan zero tolerance terhadap semua pelanggaran. Ini sesuai dengan gerakan yang dicanangkan sejak dirinya menjabat pucuk pimpinan Polda Kalbar yakni Polda Kalbar Berkibar (Berkinerja Benar).

"Saya sudah komitmen sejak awal-awal datang di sini (Polda Kalbar). Zero ilegal dan zero tolerance. Kita dudukkan segala sesuatunya sesuai dengan on the right track (di jalur yang benar_red)," tegasnya.

Pencanangan gerakan Polda Kalbar bertujuan agar pertumbuhan ekonomi selalu meningkat baik di level kabupaten, kota maupun Provinsi Kalbar.

"Bagaimanapun juga, kami bekerja atas nama warga masyarakat. Kami juga ingin membantu masyarakat agar pertumbuhan ekonomi Kalbar meningkat, lantas diikuti pertumbuhan ekonomi di tiap kabupaten dan kota. Kalau ini dibiarkan dan masyarakat tidak peduli dengan yang begini-begini. Yang rugi juga masyarakat kan," ujarnya.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini