Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Calon Wakil Gubernur Jatim, Puti Guntur Soekarno, menyiapkan program khusus untuk meningkatkan taraf ekonomi, khususnya perempuan.
Di antaranya melalui koperasi yang berbasis peningkatan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Visi dan misi kami di antaranya adalah penguatan UMKM dan koperasi. Sebab, keduanya menjadi penyumbang 54 persen dari PDRB bagi Jawa Timur," urai Puti yang menghadiri Rapat Anggota Koperasi Seria Budi Wanita (SBW) di Kota Malang, Rabu (21/2/2018).
Di pertemuan tersebut, Puti diundang untuk memberikan pandangan dalam kapasitasnya sebagai calon pemimpin di Jawa Timur.
"Saya juga ingin menjaring aspirasi dari para pegiat koperasi. Sebab, biar bagaimana pun kami menilai ada potensi besar dari dua hal ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat," jelasnya.
Tak hanya itu, peningkatan ekonomi kerakyatan melalui dua hal ini juga bisa bermanfaat bagi ekonomi kerakyatan. Khususnya, bagi beberapa koperasi wanita yang telah tumbuh subur di Jawa Timur.
"Saya berharap koperasi wanita akan terus bergerak dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan sebagai penopang ekonomi keluarga," jelas kandidat nomor urut dua ini.
Senada dengan hal itu, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jatim, Tri Harsono, menjelaskan pertumbuhan jumlah koperasi juga berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi.
"Kalau ada 100 koperasi yang bisa jalan, akan ada satu juta anggota koperasi yang tersenyum," ujar Harsono.
Melalui peningkatan taraf hidup ekonomi, akan sekaligus mengurangi kemiskinan di Jatim.
"Untuk itu, kalau nanti program koperasi bisa berjalan dengan baik, Jawa Timur sejahtera, kemiskinan tidak ada," tegasnya.
"Kedepan, kami akan memberikan pelatihan baik kepada koperasi wanita melalui dekopinda masing-masing. Banyak sekali program yang harus dilakukan," lanjutnya.
Menurutnya, pemerintah provinsi harus ikut melibatkan koperasi dalam berbagai bidang unit kelembagaan. Misalnya, dengan mengaktifkan kembali KUD untuk menyalurkan pupuk.
"Koperasi saat ini masih dilihat sebelah mata, padahal potensinya luar biasa. Contohnya, penyaluran pupuk, mestinya dikembalikan ke KUD," jelasnya.
"Kalau pemerintah sudah memberikan kebijakan, bukan tidak mungkin semuanya dikelola Koperasi dengan jalan konsorsium. Kami harapkan pemerintah dapat memberikan kebijakan yang berpihak ke koperasi," pungkasnya.