Baca tanpa iklan
Laporan Surya Malang / Ahmad Faisol
TRIBUNNEWS.COM, BANGKALAN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo didapuk sebagai pemateri dalam seminar bertajuk "Pencegahan Korupsi melalui Peran Pondok Pesantren" di Ponpes Syaichona Cholil, Kelurahan Demangan, Kabupaten Bangkalan, Madura, Sabtu (31/3/2018).
Seminar anti korupsi itu merupakan rangkaian dari Musyawarah Bersama (Mubes) I Alumni dan Simpatisan Ponpes Syaichona Cholil yang digelar hingga besok, Minggu (1/4/2018).
Di hadapan ribuan santri, alumni, dan unsur Forum Pimpinana Daerah Kabupaten Bangkalan, Agus Rahardjo mengimbau untuk menghindari praktek money politic dalam Pilkada Bangkalan.
"Jangan pilih calon yang ngasih uang. Uangnya sedikit tapi ia akan rampok uang rakyat di APBN selama 5 tahun ke depan," ungkap Agus disambut riuh tepuk tangan.
Bangkalan akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah serentak bersama 18 kabupaten/kota di Jatim termasuk Pilgub Jatim pada 27 Juni 2018.
Menurutnya, tugas KPK sejatinya tak jauh beda dengan tugas ponpes dalam melakukan pembinaan dan pendampingan.
Baca: Viral Undangan Pernikahan Pasangan Pengantin Anies-Jokowi di Madura, Ini Kata sang Mempelai
Namun bedanya, para 'santri' KPK yang tidak taat tidak hanya mendapat teguran tapi juga mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara.
"Banyak yang kami bimbing, mereka taat dan patuh. Bahkan tanda tangan pakta integritas. Tapi besoknya ditangkap," tegasnya.
Sebuah buku bergambar Pangeran Diponegoro menampar wajah Patih Danurejo IV Gusti Kanjeng Pangeran Joko Hadiyosodiningrat, dijadikan Agus sebagai bahan refleksi bahwa korupsi telah terjadi sejak sebelum Indonesia merdeka.
Buku Babad Pangeran Diponegoro karya penulis Inggris, Peter Brian Ramsay Carey itu menceritakan penyalahgunaan kewenangan Patih Danurejo IV dalam memimpin Pengadilan Sipil di era 1820.
Terjadinya Perang Jawa bukan dipicu oleh perampasan tanah milik Pangeran Diponegoro. Melainkan karena keputusan Patih Danurejo IV yang selalu memenangkan perkara bagi siapa pun yang membayar upeti dan perempuan.
Agus menjelaskan, perilaku koruptif itulah yang menjadi alasan Pangeran Diponegoro murka hingga menampar wajah Patih Danurejo IV.
"Sejarah itu kembali terulang di Mahkamah Konstitusi ketika dipimpin Akil Mochtar," paparnya.
Baca: KPK Tetapkan 38 Anggota dan Mantan DPRD Sumut Sebagai Tersangka
Oleh karena itu, lanjutnya, salah satu cara terhindar dari perilaku koruptif yakni dengan kembali ke ajaran agama dan meneladani 4 sifat para nabi.
"Yakni Shiddiq, Amanah, Fathonah, dan Tabligh. Jika menjalankan itu, para anggota DPRD tidak akan mau menyampaikan yang tidak benar," pungkasnya.
Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo sekaligus membuka mubes.
"Korupsi kok berjamaah. Kita malu jika tak mampu menyerap dan mengilhami ajaran-ajaran para ulama, termasuk ajaran Syaichona Cholil," katanya.
Karena itulah, lanjut Wiranto, Presiden Joko Widodo sering mengundang para ulama hadir ke Istana Negara untuk menyerap ilmu ulama dan ditelurkan menjadi kebijakan.
"KPK akan nganggur jika semua menyerap dan mengamalkan ilmu para ulama," tandasnya.
Selain Agus Rahardjo dan Wiranto, mubes tersebut menghadirkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Ketenagakerjaan Moh Hanif Dhakiri.
Imam Nahrawi menjadi pemateri dalam Seminar Kebangsaan 'Peran Pemuda dalam Mengawal Keutuhan NKRI'. Sedangkan Moh Hanif Dhakiri mengisi acara Talkshow bertajuk 'Eksistensi Alumni di Era Globalisasi'.
Ketua Umum Mubes I Alumni dan Simpatisan, KH nasih Aschal menyatakan, sengaja mengundang Ketua KPK agus Rahardjo agar kaum pesantren mempunyai atensi khusus terhadap tindak korupsi.
"Permasalah bangsa ini sejatinya terletak pada maraknya perilaku koruptif. Bahkan hari ini kami sampaikan, bukan hanya kafirkan penista agama tapi juga kafirkan para koruptor," tegasnya.
Kiai muda yang akrab disapa Ra Nasih itu menambahkan, dicetuskannya mubes ini berangkat dari pemikiran kebangsaan dan keagamaan.
"Tema Eksistensi Alumni di Era Globalisasi menjadi sebuah pesan penting agar bangsa Indonesia semakin baik dan sejahtera," pungkasnya.