Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, NUSA DUA - Grup Bank Dunia secara resmi mengumumkan bantuan dengan nilai total mencapai 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 15 triliun untuk penanganan bencana alam di Indonesia.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari hasil pembicaraan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan CEO Grup Bank Dunia Kristalina Georgieva yang membahas kesepakatan pemberian bantuan untuk Indonesia.
"Bank Dunia mengumumkan pendanaan hingga 1 miliar dollar AS bagi pemerintah Indonesia untuk melengkapi upaya-upaya bantuan dan rekonstruksi di daerah-daerah yang terkena bencana di Sulawesi dan Lombok."
"Bantuan ini juga untuk memperkuat ketahanan jangka panjang," demikian keterangan tertulis dari Bank Dunia yang diterima Kompas.com, Minggu (14/10/2018).
Pendanaan yang dimaksud merupakan bantuan dalam bentuk pinjaman jangka panjang.
Kalla sebelumnya mengungkapkan, tenor pinjaman dari Bank Dunia untuk penanganan bencana bisa mencapai 35 tahun, sehingga tidak memberatkan pemerintah.
Selain memberi bantuan pinjaman atau pendanaan, Bank Dunia turut memberi hibah 5 juta dollar AS untuk bantuan teknis.
Bantuan dalam bentuk hibah tersebut dilakukan untuk memastikan proses rekonstruksi dalam waktu dekat dijalankan dengan baik.
"Pendanaan akan tersedia berdasarkan permintaan dari pemerintah," sebut Bank Dunia.
Di satu sisi, Bank Dunia mengapresiasi respons pemerintah yang cepat menangani korban dan daerah terdampak bencana.
Georgieva sebelumnya sudah berkunjung ke Palu bersama Kalla dan melihat sendiri seperti apa kondisi di sana.
"Saat kita memasuki tahap rekonstruksi, kami menawarkan bantuan dana hingga 1 miliar dollar AS yang merupakan dukungan komprehensif dan tersedia untuk Indonesia.
Penghormatan terbaik bagi mereka yang kehilangan nyawa adalah membangun kembali dengan lebih baik," kata Georgieva dalam keterangan tertulis.
Dari total bantuan yang ditawarkan, mencakup dana transfer tunai untuk 150.000 keluarga termiskin yang terdampak bencana untuk jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun.
Bantuan tersebut akan mendukung sistem perlindungan sosial yang menopang ekonomi dan lapangan kerja lokal selama masa pemulihan berlangsung, serta menjaga modal manusia agar tetap produktif untuk jangka panjang. (*)