Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG REDEB – Setelah melakukan kegiatan Musyawaran Rencana Pembangunan di berbagai kecamatan, bisa disimpulkan, mayoritas usulan masyarakat masih berkutat di sekitar infrastruktur dasar, seperti air bersih, listrik dan akses komunikasi.
Bupati Berau, Muharram mengakui, hingga saat ini memang masih ada kampung-kampung yang belum teraliri listrik.
Tidak tersedianya aliran listrik berpengaruh pada penyediaan air bersih. Pasalnya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) memang memerlukan listrik. Demikian juga jaringan komunikasi.
“Sudah sejak puluhan tahun lalu, sampai sekarang warga masih terus mengusulkan listrik, air bersih dan jaringan komunikasi di kampungnya. Ini yang kami coba selesaikan, agar ke depannya nanti, usulan-usulan seperti itu tidak muncul lagi di Musrenbang,” ungkap Muharram.
Baca: Potongan Tubuh Abu Halimah Terlempar Hingga 70 Meter, Ini Kronologi Penggerebekan di Rindu Alam
Baca: Terungkap, 3 Bos Besar Pelanggan Vanessa Angel Selain Rian
Kendalanya, kata Muharram, Pemkab Berau tidak lagi memiliki kewenangan untuk menganggarkan kelistrikan. Pemenuhan kebutuhan listrik, kata Muharram merupakan kewajiban pemerintah provinsi dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Meski demikian, Muharram meminta agar seluruh kepala kampung, yang daerahnya belum teraliri listrik agar melakukan pendataan. Data ini akan menjadi acuan, jika jaringan listrik dibangun dan diusulkan agar menjadi prioritas.
“Kami berharap, dalam dua tahun ke depan masalah listrik ini sudah tuntas. Seluruh kampung di Berau sudah harus teraliri listrik tahun 2021nanti,” tegasnya.
Selain menjadi kebutuhan dasar, kata Muharram, sudah seharusnya pemerintah menyediakan infrastruktur ini.
Apalagi di era modern seperti sekarang, hampir seluruh peralatan, dari peralatan rumah tangga dan alat kerja dioperasikan dengan listrik.
Menurut Muharram, selain kampung yang sebagaian sudah teraliri listrik, juga masih ada kampung yang tidak memiliki jaringan kelistrikan sama sekali.
“Bagi kampung yang sudah ada jaringan listriknya, agak mudah dilakukan. Yang tersulit, kampung-kampung yang belum ada sama sekali jaringan,” ungkapnya.
Selain berharap kepada kebijakan PLN dan Pemprov Kaltim, Pemkab Berau juga terus mendorong agar organisasi non pemerintah, untuk mengucurkan dananya membangun pembangkit listrik.
Seperti yang dilakukan oleh salah satu organisasi non pemerintah yang mendapat dana hibah dari luar negeri, membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya di sejumlah kampung, di antaranya Merabu, Long Beliu dan Teluk Sumbang.
Program ini merupakan hasil kerja sama antara Pemkab Berau dengan MCA (Millenium Challenge Account Amerika) Indonesia dan Akuo Energy dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik.
Masing-masing PLTS yang telah dioperasikan ini memiliki kapasitas yang beragam, sesuai dengan kondisi kampung. Di Kampung Merabu sebesar 311 kWp, Long Beliu 518 kWp dan Teluk Sumbang 414 kWp. PLTS yang dibangun ini menggunakan sis