Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SITUBONDO - Penyelenggaraan Festival Pranata Adat dan Budaya, dan Forum Perdamaian, di Alun-alun Kabupaten Situbondo, Jawa Timu secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Aisyah Gamawati.
“Kegiatan ini kami agendakan untuk mendorong penguatan komitmen perdamaian pada masyarakat dengan berbasiskan pada nilai-nilai keragaman budaya bangsa,” ungkap Aisyah Gamawati usai membuka acara, Sabtu (22/6/2019).
Menurut Aisyah Gamawati, kegiatan serupa juga diselenggarakan oleh Kemendesa PDTT di sejumlah daerah lain, seperti di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah; dan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.
“Di setiap rangkaian kegiatan Festival Pranata Adat dan Budaya yang kami selenggarakan, selalu didahului dengan Forum Perdamaian dari masyarakat setempat,” tutur Aisyah Gamawati.
Kegiatan Festival Pranata Adat dan Budaya di Kabupaten Situbondo kali ini, diisi dengan berbagai kegiatan pertunjukan kesenian nusantara seperti pentas tari landung, arak-arakan komantan korong, pertunjukan wayang kerte, dolanan bocah, pawai seni ancak, pertunjukan kesenian ohjung Situbondo, pawai petik laut, hingga best Situbondo carnaval.
Festival juga diisi dengan kegiatan pameran usaha kecil dan menengah, revitalisasi sarana dan prasarana olahraga desa, deklarasi perdamaian, dan berbagai macam kegiatan lintas kementrian dan lembaga.
Sebelum festival digelar, terlebih dulu diawali dengan kegiatan gelaran rapat koordinasi tentang penanganan konflik sosial yang dimotori oleh Asisten Deputi Konflik Sosial Kemenko PMK, dilanjutkan dengan dialog nasional kemudian forum Perdamaian yang menghadirkan sejumlah tokoh lintas agama dan kelompok-kelompok masyarakat di Situbondo, seperti dari Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembaruan Kebangsaan, Pemuda Anshor, Pagar Nusa, Pemuda Katolik, Pemuda Hindu, dan Pemuda Kristen.
Menurut Aisyah Gamawati, rangkaian kegiatan di berbagai wilayah ini sudah digelar oleh Kemendesa PDTT sejak 2015 silam.
“Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan perdamaian di Indonesia yang berbasiskan pada nilai-nilai keragaman bangsa dan budaya setempat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,” ujar Aisyah Gamawati.
Sementara itu, Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik Kemendesa PDTT, Hasrul Edyar, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Festival Adat dan Budaya, mengatakan, Kemendesa PDTT berharap melalui rangakaian kegiatan ini, akan mempererat kohesi sosial pada masyarakat akar rumput untuk merawat dan terus berkomitmen pada kondisi perdamaian.
“Dalam Forum Perdamaian semua peserta berdiskusi bersama dengan metode analisa konflik untuk menganalisa kemungkinan-kemungkinan penyebab konflik dan sumber utamanya, yang kemudian hasilnya akan dirumuskan bersama untuk melakukan pencegahan dan berbagai langkah tindakan preventif lain untuk penghentian potensi konflik,” kata Hasrul Edyar.
Dikatakan Hasrul Edyar, Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik yang dipimpinnya, selalu mendorong dan berkomitmen memfasilitasi setiap upaya-upaya untuk menjaga perdamaian dan menyelesaikan konflik, dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, maupun memberi masukan dalam program perencanaan dan pembangunan desa.
Sesuai dengan Nawacita poin ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, maka kegiatan ini menjadi salah satu agenda utama program kerja Kemendesa PDTT.
"Dengan cara mendorong dan menguatkan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa sebagai mitra pemerintah desa dalam menjaga dan merawat nilai, tradisi, identitas, dan kearifan lokal untuk menjaga keharmonisan dan perdamaian masyarakat,” jelas Hasrul Edyar.