Gubernur Maluku Murad Ismail yang Tantang Perang Menteri Susi Ternyata Kader PDIP, Pensiunan Polisi

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan perang kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Hal itu Disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon pada Selasa 93/9/2019).

Murad menilai bahwa kebijakan Menteri Susi tentang moratorium telah merugikan Maluku.

Menurutnya setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengangkut ikan dari perairan Arafua untuk diekspor.

Namun di waktu yang sama, Maluku tidak mendapatkan apa-apa dari ekspor tersebut.

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Murad.

Murad menjelaskan, setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.

Namun, Maluku tidak mendapatkan apa-apa dari ekspor itu.

“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium di mana uji mutunya ada di daerah,” katanya.

Menurut Murad, sejak pemberlakuan moratorium oleh Susi, tercatat ada 1.600 kapal ke laut Aru.

Namun, tidak ada satu pun ABK asal Maluku yang dipekerjakan di kapal-kapal tersebut.

“Setiap bulan ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” ujarnya.

Murad mengatakan, aturan 12 mil lepas pantai yang menjadi kewenangan pusat sangat merugikan Maluku.

Hal itu disebabkan nelayan Maluku tidak diperbolehkan melakukan penangkapan di zona tersebut.

"Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai. Ini daratan punya saya,” kata Murad.