Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Kota Bogor menggelar kegiatan bertajuk ‘BUKA 2020’ di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square Bogor, Selasa (17/12/2019).
BUKA 2020 merupakan bagian dari aspek transparansi pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance.
Dalam kegiatan ini, Bima Arya meluncurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang bisa diakses oleh publik melalui website kotabogor.go.id.
Baca: Bogor Kota Sehat
Keterbukaan informasi ini sebagai sarana masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pemerintahnya bisa melaksanakan tugas dan fungsi kepada masyarakat itu sendiri, dalam hal ini soal anggaran yang dialokasikan dalam berbagai program Pemkot Bogor untuk warganya.
“Kita ingin menguatkan tradisi transparansi yang telah berjalan sejak periode pertama. Kalau selama ini yang dibuat transparan itu dalam aspek perencanaan dan lain sebagainya, kali ini yang kita buka adalah anggaran yang akan dialokasikan di 2020,” ungkap Bima.
Ia mengatakan, meski tahapan APBD-nya masih dalam evaluasi gubernur, ia optimistis dalam waktu dekat tahapan tersebut akan tuntas dan langsung disahkan.
“Jadi, Insya Allah tidak akan ada perubahan berarti, tetapi per hari ini warga Kota Bogor sudah bisa mengakses website Pemkot Bogor, disitu ada klik kolom Transparansi, lalu masuk ke RAPBD 2020,” jelasnya.
“Semua kegiatan ada disitu. Jadi, bisa dilihat apakah ada anggaran-anggaran yang perlu dikritisi, diawasi, setelah itu silahkan disampaikan melalui SiBadra (aplikasi aduan) atau juga bisa melalui sosial media saya pribadi atau Pemkot Bogor ketika ada pertanyaan-pertanyaan. Kita ingin anggaran-anggaran ini di kawal dan kita ingin juga agar semua ASN tidak main-main dengan anggaran yang sudah diumumkan ke publik,” tandas Bima.
RAPBD Kota Bogor pada 2020 dialokasikan sebesar Rp2,5 triliun.
Baca: Pemkot Bogor Buka 294 Formasi CPNS 2019, Simak Kriteria Pelamar, Persyaratan, dan Jadwal Seleksi
“Lebih banyak belanja langsung, yakni 55 persen. Sementara 45 persen belanja tidak langsung. Penghematan terjadi dari aspek belanja makan dan minum, perjalanan dinas dan lain-lain. Banyak sekali pengurangan dari aspek-aspek itu, kita lebih alokasikan untuk yang berdampak positif bagi warga,” ujar dia.
Ada tiga prioritas pembangunan yang akan dilakukan Bima Arya dan wakilnya, Dedie Rachim pada 2020 mendatang. Pertama mengenai kualitas hidup manusia, kedua terkait infrastruktur dan ketiga adalah reformasi birokrasi
Terkait kualitas hidup manusia, Bima Arya menjelaskan akan dilaksanakan oleh 24 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan alokasi Rp 1,09 triliun atau 43 persen.
Lalu untuk peningkatan infrastruktur akan dilaksanakan di 8 OPD dengan alokasi Rp 479 miliar atau 19 persen. Sedangkan untuk Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh 8 OPD dengan alokasi Rp 17 miliar atau 0,6 persen.
“Misalnya ada anggaran Rp 39 miliar untuk renovasi 4.432 unit rumah tidak layak huni. Di bidang pendidikan ada Beasiswa Rp 527 juta, Bantuan Siswa Miskin Rp 10 miliar, Sekolah Ibu Rp 3 miliar dan perpustakaan. Dibidang kesehatan dianggarkan untuk naturalisasi Ciliwung Rp2,4 miliar dan penyediaan IPAL Rp4,4 miliar,” ujarnya.
Kemudian, Pemkot Bogor juga sudah mengusulkan anggaran kepada Pemerintah Provinsi untuk penataan kawasan Suryakencana dan pelebaran jembatan Otista.
“Kami usulkan Rp 30 miliar ke Provinsi Jabar dan Rp 300 juta dari APBD KOta Bogor untuk Suryakencana. Sedangkan jembatan Otistas dianggarkan Rp 20 miliar dari APBD Kota Bogor dan Rp 40 miliar dari APBD Jabar. Detailnya nanti bisa diakses,” kata Bima.
Baca: Rasa Haru dan Mendalam Warnai Perayaan Hari Pahlawan Walikota Bogor Bima Arya
Dianggarkan pula untuk perencanaan tram, mall pelayanan publik, hibah bansos hingga untuk event pendokrak pariwisata dan PAD, yakni Bogor Street Festival CGM, Helaran Hari Jadi Bogor dan Festival Merah Putih.
Meski membahas anggaran, acara yang dihadiri oleh sejumlah elemen masyarakat mulai dari pedagang kaki lima hingga pejabat pemerintahan ini berlangsung seru dan santai. Bima Arya bersama Kamidia Radisty & Mochamad Mustafa (Ahli Perencanaan Anggaran) bertindak langsung memandu acara.
Hadir pula Erry Riyana mantan Wakil Ketua KPK dan Syamsudin Alimsyah Direktur Komite Pengawas Legislatif. (*)