Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BANTUL - Ratusan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan top up uang tunai Rp 400 ribu selama tiga bulan bersumber APBD DIY di Kecamatan Bambanglipuro, Bantul, diketahui salah sasaran.
Program itu terancam tidak tepat guna.
Camat Bambanglipuro, Lukas Sumansa pun mengatakan, dari tiga desa yang terdapat di wilayahnya, dijumpai kasus salah sasaran ini.
Yakni di Sidomulyo, 56 dari 841 KPM tidak tepat sasaran, kemudian di Mulyodadi ada 90 dari 620 KPM, sementara di Sumbermulyo 129 dari 811 KPM.
"Karena mereka ada yang sudah mampu, sudah meninggal dunia, lalu dobel menerima PKH dan BPNT, serta tercatat sudah menerima BST Kemensos yang disalurkan melalui kantor pos," katanya, Jumat (29/5/2020).
Lukas mengungkapkan, beberapa KPM yang memang merasa tak layak mendapat bantuan, secara sadar mengembalikan undangan penyerahan bantuan kepada pemerintah desanya masing-masing.
Data ini akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul.
Baca: Total Pasien Positif Covid-19 Lebih dari 24.538, Kenaikan Tertinggi di Jatim dan Didominasi Pekeja
"Kita rekap dulu, terus kembalikan. Ini kan anggarannya dari APBD provinsi, jadi nanti Pak Bupati yang berwenang melaporkannya," tambah Lukas.
Kepala Dusun Gunungan, Desa Sumbermulyo, Saliyo menuturkan, di daerahnya terdapat dua warga yang enggan menerima bantuan tersebut meski namanya masuk daftar.
Keduanya memilih untuk mengembalikan undangan karena merasa ada yang lebih membutuhkan.
Lurah Desa Sumbermulyo, Ani Widayani mengatakan, bantuan ini sebenarnya mencakup para penerima manfaat PKH, BPNT reguler dan BPNT perluasan.
Tetapi, sekitar 15,9 persen data yang diterima dari Pemda DIY itu ternyata salah sasaran.
Ia mengaku tidak mengetahui sumber data penerima bansos tersebut. Sebab, ketika kepala dusun dan ketua RT melakukan verifikasi, dijumpai banyak KPM yang sudah meninggal dunia, pensiunan, pindah alamat, atau dobel menerima bantuan.
Baca: Khabib Nurmagomedov Sudah Jadi Pentolan Jalanan Sejak Kecil, Berkelahi Tanpa Tujuan
"129 KPM yang salah sasaran itu akhirnya kita coret, tapi jumlahnya bertambah karena ada KPM yang memilih untuk mengembalikan undangan, tidak mau menerima bantuan dari provinsi ini," ucapnya.