Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, MARABAHAN - Bupati Barito Kuala, Noormiliyani menjelaskan alasan di balik keputusan pihaknya mememutuskan hubungan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, kata dia, memutuskan kerja sama dengan lembaga penjamin kesehatan itu karena kecewa pada aturan yang diterapkan saat melayani masyarakat.
"Kami putuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, karena tidak bisa melayani masyarakat dengan benar," tegas Noormiliyani dilansir Kompas.com, Kamis (11/6/2020).
Baca: Pakai Cara Ini, Satu Keluarga di Kota Malang Sembuh dari Corona
Baca: Kasus Baru Covid-19 Meningkat, Praktisi Kesehatan Sarankan Ganjil Genap Tidak Diterapkan Dulu
Menurut Normiliyani, sudah banyak laporan warganya yang tertolak menggunakan BPJS Kesehatan.
Terakhir, yang membuat Noormiliyani kecewa berat adalah ada seorang balita penderita penyakit jantung bocor tidak bisa dilayani BPJS Kesehatan.
"BPJS Kesehatan sudah terlalu menyinggung rasa kemanusiaan. Terbaru, ada seorang bayi berusia tiga bulan dengan penyakit bawaan jantung bocor, ternyata juga ditolak BPJS Kesehatan," ujarnya.
Noormiliyani juga menegaskan, masyarakat Barito Kuala tak perlu khawatir dengan pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Pasalnya, sebelum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Pemkab Barito Kuala sudah memiliki program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Jamkesda tersebut, dia klaim melayani semua warga secara baik, apa pun jenis penyakitnya.
"Selama ini kami lewat Jamkesda baik-baik saja, dan tidak ada masalah melalui dana APBD. Pokoknya, Insya Allah masyarakat Barito Kuala terlayani dengan baik. Kami yakin bisa menolong masyarakat kami sendiri dengan program Jamkesda yang ada," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, Rabiatul secara terpisah mengatakan, akibat pemutusan kerja sama ini, ada puluhan ribu masyarakat untuk sementara tidak bisa lagi menggunakan pelayanan BPJS Kesehatan.
"Dari data kami, yang terdaftar untuk Penerima Bantuan Iuran atau PBI yang didaftarkan oleh pemerintah daerah itu sebanyak 33 ribu orang," jelas Rabiatul.
Menurut Rabiatul, apa yang dilakukan oleh pengelola BPJS Barito Kuala sudah sesuai dan mengikuti regulasi dari pemerintah pusat.
Seluruh aplikasi yang ada pada program BPJS jelasnya bukan dibuat oleh BPJS, melainkan oleh pemerintah pusat.
"Kita aplikasinya tidak bisa mengakomodasi itu, dan kelonggaran regulasi ini bukan kewenangan kami, bukan regulasi perorangan ataupun daerah," katanya.
Untuk saat ini, kata Rabiatul, hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Barito Kuala yang bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan. (Kontributor Kompas.com Banjarmasin, Andi Muhammad Haswar)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bupati Barito Kuala Hentikan Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan"