Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembuktian permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2020 secara daring, pada Senin (22/2).
Dalam sidang ini, pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Denny Indrayana dan Difriadi selaku pemohon perkara 124/PHP.GUB-XIX/2021 menghadirkan sejumlah saksi.
Terkait hal itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengingatkan agar saksi yang dihadirkan oleh pemohon perselisihan hasil pemilihan kepala daerah relevan dengan dalil yang disampaikan dalam permohonan.
"Relevansinya dengan saksi-saksi yang akan diajukan, saya ingatkan kepada semua pihak, termasuk pemohon, supaya saksi yang relevan dengan dalil yang disampaikan pada permohonan itu," ujar Suhartoyo, secara daring, Senin (22/2/2021).
Baca juga: Kembali Jadi Hakim Konstitusi, Suhartoyo Ogah Dapat Pesan dari Jokowi
Suhartoyo mengatakan bahwa tidak ada urgensi untuk menghadirkan saksi yang tidak relevan dengan dalil pemohon.
Sebab hal itu, kata Suhartoyo, justru akan melebar jauh dari dalil yang krusial atau utama. Nantinya keterangan tidak relevan justru dapat dikesampingkan oleh MK.
"Saksi yang menyampaikan keterangan tidak relevan dengan dalil utama dalam permohonan justru tidak memiliki nilai dan akan dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi," kata Suhartoyo.
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melihat ada delapan isu krusial yang diberikan oleh paslon nomor urut 2 Denny Indrayana dan Difriadi selaku pemohon perkara.
Padahal, saksi yang diperbolehkan untuk dihadirkan oleh masing-masing pihak paling banyak adalah lima orang.
Baca juga: Mahkamah Agung: Rasio Penyelesaian Perkara 2020 Capai 88,7 Persen
Oleh karenanya, Suhartoyo pun mempersilakan pemohon untuk memformulasikan lima saksi untuk menguatkan delapan dalil tersebut.
Diketahui, paslon nomor urut 2 Denny Indrayana dan Difriadi dalam Pilkada Kalsel 2020 mendalilkan di antaranya paslon nomor urut 1 Sahbirin Noor dan Muhidin menyalahgunakan bantuan sosial Covid-19 untuk kampanye serta program pemerintah daerah untuk pemenangan.