Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edy Hayong
TRIBUNNEWS.COM, MALAKA - Pemerintah Kabupaten Malaka mengklarifikasi terkait sewa rumah jabatan ( Rujab) Bupati dan Wakil Bupati Belu Malaka terpilih yang disebut-sebut mencapai Rp 5 Miliar.
Proses kontrak rumah jabatan selama ini menjadi urusan Bagian Umum Setda Malaka tetapi nilainya tidak mencapai Rp 5 Miliar seperti disampaikan Bupati Malaka terpilih.
Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Malaka, Lorens Bere menyampaikan hal tersebut kepada Wartawan di Betun, Jumat (23/4).
Penjelasan Kabag Umum ini untuk meluruskan pemberitaan media soal biaya sewa rujab senilai Rp 5 Miliar.
"Setahu kami tidak pernah ada uang segitu untuk sewa Rujab.
Kami tidak pernah sewa rumah dengan nilai Rp 5 Miliyar," kata Lorens.
Menurut Lorens, selama 5 tahun terakhir, memang pihaknya mengontrak rumah milik perorangan untuk dijadikan Rumah Jabatan (Rujab).
Baca juga: Inovasi Masker Kain Menggunakan Berbahan Tenun dan Kain Rajut dengan berbagai Jenis Serat
Ia sendiri yang menandatangani kontrak tersebut.
Namun, lanjut lorens, nilai kontrak yang ditandatanganinya tidak mencapai miliaran rupiah apalagi sampai Rp 5 M.
"Yang kita tahu, kontrak tersebut perlu supaya rumah tersebut menjadi rumah negara sehingga protokoler ikutannya bisa berjalan.
Nilainya tidak sampai miliar," tegas Lorens.
Data yang dihimpun dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka, Rumah Keluarga Bria Seran di Haitimuk dikontrak selama 10 bulan pada Tahun 2016 dengan nilai kontrak Rp 6 Juta per bulan atau total Rp 60 Juta.
Kemudian pada Tahun 2017dikontrak selama 12 bulan dengan nilai kontrak Rp 9 Juta per bulan atau Rp 108 Juta per tahun.
Sementara pada Tahun 2018 dan 2019, masing-masing dikontrak 12 bulan dengan Nilai kontrak Rp 10 Juta per bulan atau Rp 120 Juta per tahun.
Sedangkan pada Tahun 2020, dikontrak selama 10 bulan dengan Nilai kontrak Rp 10 Juta per bulan atau total Rp 100 Juta.
Baca juga: Rumah Subsidi Disarankan Gunakan Kompor Induksi
Nilai – nilai yang disebutkan di atas belum dipotong pajak sebesar 10 persen.
Sebelumnya diberitakan, Bupati Malaka terpilih, Dr. Simon Nahak, S.H, MH menolak tegas alokasi anggaran untuk sewa rumah jabatan (rujab) bupati senilai Rp 5 Miliar.
Bupati bersama Wakil Bupati, Louise Lucky Taolin, S.SoS sementara ini menempati rumah pribadi dalam bentuk pinjam pakai.
Apabila dalam perjalanan sudah ada rumah yang layak huni dijadikan rumah jabatan maka mereka siap tempati.
Bupati Malaka, Simon Nahak menyampaikan hal ini kepada wartawan di kediaman pribadinya, Kamis (22/4) malam.
Dikatakan Simon, sewa penggunaan rumah pribadinya menjadi rujab sebesar Rp 5 Miliar dirasakannya sangat berat.
Untuk itu dirinya sedini mungkin menolak anggaran sewa tersebut dan rumahnya hanya pinjam pakai.
"Soal rumah jabatan yang saya tempati sekarang merupakan rumah pribadi hanya pinjam pakai.
Sewa senilai Rp 5 Miliar itu terlalu berat.
Ini untuk penghematan anggaran daerah sehingga saya pangkas," tegasnya.
Menurut Simon, latar belakang hidupnya merupakan orang susah dan hidup sederhana. Apabila dalam perjalanan pemkab sudah menyiapkan rumah layak huni untuk ditempati tentu dirinya akan pindah.
"Saya ini dari hidup susah. Bagi saya asal ada rumah yang bisa tahan panas dan dingin tentu saya dengan enjoy menempati.
Bagi saya sewa rujab Rp 5 Miliar itu saya keberatan," kata Simon.
Artikel ini telah tayang di Pos-Kupang.com dengan judul Pemkab Malaka Klarifikasi Terkait Dana Sewa Rujab Bupati Malaka Rp 5 M