Baca tanpa iklan
Saya jadi bupati juga tidak pernah terbesit dalam benak saya, apalagi melihat suami saya waktu itu bebannya sangat besar, harus all out terjun memberikan pelayanan kepada masyarakat, on time jika masyarakatnya membutuhkan harus hadir.
Terus apa yang dibutuhkan masyarakat harus dipenuhi. Bagi saya itu bukan hal mudah apalagi saya punya tanggung jawab "domestik". Saya biasa ngurus rumah, ngurus dapur, keluarga saya, orangtua saya, jadi tidak pernah kepikiran tapi memang didorong suami saya waktu itu.
Apa alasan suami Anda waktu itu?
Jadi awalnya ada pertanyaan begini, "Apakah Kang Dedi (Mulyadi) tidak mempersiapkan kader untuk melanjutkan estafet kepemimpinan?".
Nah sebetulnya suami saya dan partainya sudah mempersiapkan estafet kepemimpinan di Purwakarta, ada waktu itu wakilnya, Pak Dadang Koswara. Lalu Sekretaris Daerah Padil Karsoma juga, serta beberapa kader partai.
Akan tetapi dari beberapa survei elektabilitas, saya unggul jauh dibandingkan kader-kader yang dipersiapkan. Atas dasar itulah saya didorong untuk maju. Alhamdulillah setelah perjalanan proses Pilkada itu saya yang paling banyak perolehan suaranya.
Ketika sudah menjabat, tantangan apa yang dihadapi seorang Bupati Purwakarta?
Tentu kan gaya kepemimpinan saya berbeda dengan suami. Suami saya laki-laki, lebih berani. Kalau perempuan itu sifatnya lebih hati-hati, lebih teliti.
Jadi saya akan lebih hati-hati mengambil kebijakan dari mulai regulasi, harus jelas sasaran. Ibu-ibu kan senang beres-beres di rumah makanya itu semua terkait administrasi harus beres, rapih, tentu jangan sampai langkah ini menghambat pelayanan publik.
Walaupun tak seperti suami saya yang dulu selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, tapi dengan program yang saya punya, peran pemerintah akan tetap dirasa tanpa harus ada kehadiran saya. Misalnya kami bangun mal pelayanan publik yang dapat mengurus semua keperluan pelayanan bagi masyarakat.
Dari 27 Kabupaten di Jawa Barat, hanya tiga yang sudah punya MPP, salah satunya kami Purwakarta. Lalu, saya membangun "Saung Ambu Anne", di mana fungsinya sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat yang berada di desa-desa pelosok, jauh dari Puskesmas.
Kemudian waktu saya baru setahun (menjabat), seluruh desa sudah memiliki ambulans. Total 183 desa punya ambulans.
Ketika masyarakat yang sakit membutuhkan pelayanan, keberadaan ambulans akan mempermudah. Kemudian fasilitas-fasilitas Puskesmas ditingkatkan, siap merawat inap pasien supaya yang jaraknya jauh tidak perlu ke rumah sakit jika sakitnya hanya ringan.
Saya juga medelegasikan kewenangan sesuai dengan regulasi tentunya. Saya ingin bahwa Purwakarta itu milik warga, bukan cuma terkesan milik saya, Ambu Anne. Maka semua orang apalagi para kepala OPD mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugasnya.