Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JOGYA - Peningkatan kasus COVID-19 yang kian masif membuat Gubernur DIY mewacanakan lockdown.
Namun demikian, untuk penerapannya diperlukan peraturan yang menyeluruh agar semua pihak dapat memanfaatkan dan menaatinya.
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menyatakan bahwa lockdown adalah warning atau peringatan jika imbauan protokol kesehatan tidak dilaksanakan dan kebijakan yang digunakan untuk meredakan sebaran COVID-19 sudah tidak efektif lagi.
Baca juga: 1200 Umat Katolik Kota Yogyakarta Antusiasi Ikuti Vaksinasi Covid-19 di GL Zoo
Heroe menyatakan bahwa keputusan terkait lockdown atau tidak akan dilakukan dengan mengkaji potensi sebaran COVID-19 dan kecepatannya.
Selain itu juga atas pertimbangan kemampuan rumah sakit dalam menangani pasien dan kapasitas BOR rumah sakit yang ada di Yogyakarta.
Dan yang lebih penting adalah bagaimana dukungan masyarakat yang lebih, dalam menekan peningkatan kasusnya.
"Warning Ngarsa Dalem adalah terkait upaya untuk menekan sebaran. Jadi masyarakat tidak perlu panik, apalagi terus berbondong membeli sembako dan sebagainya. Sebab yang diperlukan adalah kepatuhan menjalankan prokes COVID-19 dan menghindari kerumunan. Hal ihwal terkait lockdown akan dibahas secara mendalam," ujarnya Sabtu (19/6/2021).
Baca juga: Yogyakarta Luncurkan Sentra Vaksinasi Covid-19 Ramah Disabilitas
Karena jika terjadi panic buying, maka yang terjadi adalah kerumunan terutama di pasar-pasar atau pusat perbelanjaan yang akan berpotensi menambah angka penyebaran COVID-19.
Ia pun meminta agar masyarakat tidak panik tapi justru lebih mengupayakan untuk menjaga prokes di lingkungan masing-masing.
Di mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sosial dan kantor.
Pemerintah tidak berhenti dan tidak bosan dalam mengimbau agar protokol kesehatan dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Sebab menurutnya, kebanyakan kasus muncul dari kerumunan di dalam keluarga, kantor atau lingkungan yang prokesnya tidak maksimal.
"Ya kami belum sampai bicara ke lockdown. Sebab kami masih mencoba menekan agar sebaran bisa turun dan kasus bisa dikendalikan," tambahnya.
Baca juga: Protes Pembubaran Kuda Lumping, Kini Pidato Bupati Banjarnegara Tuai Polemik, Warganet Beri Dukungan
Upaya yang dilakukan seperti penambahan kamar di rumah sakit maupun shelter, pengetatan prokes, peningkatan jumlah patroli dan sweeping, sosialisasi ke masyarakat untuk berhati-hati dalam berinteraksi dan mobilitas ke luar, termasuk menerima tamu dan lain-lain.
Meski lockdown masih dalam tahap pengkajian, masyarakat diminta untuk tidak abai dalam menjalankan protokol kesehatan.
Selama para relawan, dokter merawat para pasien COVID-19 dan pemerintah berupaya melakukan hal lain untuk menekan angka penyebarannya, maka masyarakat juga harus ikut membantu dalam hal menjaga diri sendiri, keluarga dan lingkungan dan menerapkan prokes agar kasus tidak semakin bertambah.
Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Terkait Wacana Lockdown, Wakil Wali Kota Yogyakarta : Masyarakat Tak Perlu Panic Buying,