Di mana untuk satu kilometer jalan dibutuhkan dana sebesar Rp 5 miliar.

Sedangkan panjang jalan provinsi di Sumut yakni mencapai 3.005,65 kilometer.

Sehingga ia berharap ada Undang-undang yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil perkebunan yang menguntungkan daerah, khususnya Sumut.

"Mohon ini terealisasi untuk pembangunan, di Sumut khususnya. Juga bagi provinsi lainnya," ujar Edy.

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Abdul Wahid pun mengamini bahwa dampak dari aktivitas pengangkutan yang dilakukan perusahaan perkebunan adalah rusaknya infrastruktur.

"Ini akan menjadi masukkan bagi kami di Baleg sebagai aspirasi untuk dibahas," kata Abdul Wahid.

(Mustaqim Indra Jaya)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Ditegur Jokowi Karena Tak Bisa Perbaiki Jalan di Liang Melas Datas, Edy Rahmayadi Keluhkan Anggaran