TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Polda Jawa Barat mempersiapkan Satuan Tugas (Satgas) money politics mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024.

Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Jabar, Kombes Pol Ruslan Efendi mengatakan, partisipasi masyarakat minimal 60 persen dari jumlah penduduk dan penyelenggaraan Pemilu dapat aman, sukses administrasi dan tentunya tidak boleh ada praktik uang.

"Jangan sampai praktik uang ini terjadi pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak nanti, kami akan dengan cepat menindak siapa saja yang melakukan praktik uang," kata Efendi saat menghadiri Rapat Koordinasi KPU Jawa Barat di Hotel Ibis Trans Luxury, Kota Bandung, Selasa (31/5/2022).

Dirinya juga mengajak, seluruh masyarakat turut membantu polisi membasmi praktik uang.

Baca juga: Bawaslu Harap KASN dan Ombudsman Ikut Awasi Seleksi Jajaran Pengawas Pemilu Daerah

"Masyarakat dapat langsung melapor ke Satgas Money Politics maupun ke pihak kepolisian terdekat bila menemukan praktik-praktik uang saat tahapan mau penyelenggaraan Pemilu serentak nanti," ucapnya.

Selain Satgas Money Politics, pihaknya juga sudah mempersiapkan Satgas Cyber Crime memberantas penyebaran informasi yang tidak sesuai.

"Berita-berita hoaks atau penyebaran informasi yang tidak sesuai akan kami tindak tegas sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yaitu UU ITE," katanya.

Baca juga: Singkatnya Masa Kampanye Pemilu 2024 Diharapkan Tak Bikin Masif Praktik Politik Uang

Pihaknya yakin, dengan ada kolaborasi TNI-Polri serta berbagai elemen masyarakat, kegiatan praktik uang serta penyebaran informasi tidak sesuai dapat diatasi.

Penulis: Deanza Falevi

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Polda Jabar Siapkan Satgas Money Politics dan Cyber Crime, Awasi Pemilu Serentak 2024