Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah emak-emak di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, melakukan protes atas kenaikan harga beras. 

Mereka mengaku resah harga beras terus melonjak di tengah mahalnya sejumlah kebutuhan pokok. Terlebih mereka juga mendengar kenaikan itu ditengarai ada kaitannya dengan permainan para mafia. 

“Apa negara sudah kalah dengan mafia? Tolonglah KPK turun tangan, tangkap siapa saja mafianya,” kata koordinator aksi Siti Halimah, di Ampenan, Mataram, Kamis (26/1/2023).

Dia menjelaskan, kenaikan harga berlaku pada semua jenis beras. Dia mencontohkan, pekan lalu beras medium masih di harga Rp.11.000 per kilogram dan beras premium Rp.12.000. 

Namun kini, lanjut dia, beras medium sudah di atas Rp.12.000 dan premium Rp.13.000. 

“Padahal tiga minggu lalu saya beli beras medium masih 10 ribu, berarti sudah tiga kali naik kan,” ucapnya.

Baca juga: Lapor Wapres, Menteri Pertanian Pastikan Stok Beras Cukup

Ia merasa kenaikan yang begitu cepat itu tak mungkin diakibatkan oleh persoalan produksi atau distribusi semata. Sebab faktanya, pemerintah setempat menyebut stok beras di NTB masih cukup bahkan surplus. 

Pihaknya juga mengetahui pemerintah gencar melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga. 

"Katanya sudah diguyur impor tapi kok masih naik,” ucap Halimah.

Sementara Adiba Humairoh  menambahkan, pemerintah mesti bertindak cepat mengendalikan harga. 

Apalagi saat ini harga beberapa kebutuhan pokok seperti cabai, bawang merah, dan telur juga mahal sehingga menambah beban hidup warga. 

Secara khusus, ia minta Ketua KPK Firli Bahuri agar turun tangan mengungkap dugaan permainan mafia di balik fenomena kenaikan tersebut. 

“Pak Firli sering tangkap koruptor, kami ingin mafia beras ini juga ditangkap seperti mafia minyak goreng,” ujarnya. 

Adiba menilai, tidak sulit bagi Firli membongkar kongkalikong di seputar tata kelola beras. Hal ini karena sudah banyak kasus serupa di sektor pangan yang ditangani KPK. 

Dirinya pun yakin Firli dan pimpinan KPK lain paham titik mana saja yang rawan terjadinya penyelewengan. 

“Kami dukung kerja beliau sampai jadi presiden untuk basmi mafia. Bukan apa-apa ini sudah terlalu, masak negara diatur-atur mafia, tidak bisa begini,” pungkasnya. (*)