TRIBUNNEWS.COM - Inilah tanggapan DPR RI soal pilot Susi Air Kapten Philips Max Marthin yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di bawah komando Egianus Kogoya.
Meutya Hafid, Ketua Komisi I DPR RI, meminta TNI untuk segera membebaskan pilot Susi Air.
"Saya minta pihak-pihak untuk berkomunikasi terutama juga dari TNI bagaimana agar pilot ini kalau betul disandera agar bisa segera dibebaskan," kata Meutya, Selasa (7/2/2023).
Ia juga meminta TNI untuk selalu siaga dalam penanganan kasus ini.
Meutya menyebut Komisi I DPR RI telah menyetujui Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme.
"Jadi karena itu mereka merasa bisa melakukan penanganan dengan baik di Papua. Tapi, tanpa menunggu Perpres, kami minta Panglima TNI untuk terus siaga," ucapnya.
Baca juga: Panglima TNI Bantah Ada Penyanderaan Pilot hingga Penumpang Setelah Pesawat Susi Air Dibakar KKB
Panglima TNI Kirim Pasukan untuk Evakuasi
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengirim pasukan ke Nduga, Papua, Rabu (8/2/2023) untuk evakuasi pilot dan penumpang pesawat Susi Air.
"Iya nanti akan kita terjunkan pasukan kita untuk dievakuasi," kata Yudo kepada wartawan dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Ditanya soal penyanderaan, Yudo membantah kabar tersebut.
Ia menyebut pilot dan penumpang langsung melarikan diri setelah insiden pembakaran tersebut.
"Dari mana itu infonya (disandera KKB), saya malah nggak dapat infonya," tuturnya.
Yudo menegaskan hari ini pihaknya akan mengevakuasi pilot dan penumpang pesawat Susi Air yang kini belum diketahui keberadaanya.
"Saya belum ada informasi kalau yang dibawa itu. Nanti akan kita usahakan bisa evakuasi hari ini," ungkapnya.
Baca juga: Sejarah Munculnya KKB yang Kini Membakar Pesawat Susi Air di Papua dan Menyandera Pilotnya
KKB Bantah Sandera Penumpang
Sebelumnya dikabarkan, pilot dan penumpang disandera oleh KKB.
Sebby Sambom, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organiasai Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, membantah telah menyandera penumpang pesawat Susi Air.
Pihaknya hanya menyandera pilot.
"Kalau penumpangnya tidak disandera, karena mereka itu masyarakat asli di sana," kata Sebby, Rabu (8/2/2023), seperti yang diberitakan Tribun-Papua.com.
Ia mengatakan, pilot tersebut akan menjadi alat negosiasi dengan Selandia Baru, karena pilot berkewarganegaraan Selandia Baru.
"Jadi soal pilot ini kami akan melakukan negosiasi dengan New Zealand, dan mereka harus mencari mediator dari Organisasi PBB agar melobi ke Jakarta untuk kami berunding," ujarnya.
(Tribunnews.com, Renald/Abdi Ryanda Shakti/Fersianus Waku)(Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari)