Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Lima hari berlalu, Pilot pesawat Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY, Kapten Philips Marthen, hingga saat ini belum ditemukan.
Keberadaannya tak diketahui sejak pesawat yang ia terbangkan dibakar oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa (7/2/2023) pagi.
Upaya terus dilakukan, bahkan juga melakukan upaya komunikasi dengan melibatkan para tokoh.
Saat ini, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan tim gabungan TNI-Polri telah melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam proses pencarian sang pilot.
"Kami mengedepankan pendekatan pada tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dan agama melalui pemerintah daerah."
"Untuk membantu aparat kepolisian dan TNI untuk membuka ruang komunikasi dengan pihak siapapun di distrik Paro," ujar Benny, Jumat (10/2/2023) dikutip dari Tribun-Papua.com.
Baca juga: Rekam Jejak Teror KKB Pimpinan Egianus Kogoya di Papua, Dimulai Tahun 2018
Namun, lanjut Benny, upaya dengan melakukan pendekatan bersama para tokoh Papua, belum maksimal dilakukan.
Pasalnya, saat membantu menyelamatkan masyarakat keluar dari Distrik Paro, masyarakat dan tokoh Papua tersebut juga ikut menyelamatkan diri.
Adapun mereka yang disandera adalah 15 warga sipil disandera oleh KKB.
"Hingga saat ini belum ada komunikasi yang terbangun, karena pasca 15 pekerja puksesmas yang sudah dievakuasi, bersamaan dengan itu juga masyarakat keluar dari kampungnya untuk menyelematkan diri ke Kabupaten Nduga."
"Saat ini yang sedang diupayakan mencari tahu kondisi terahhir kapten Philips tersebut, namun ada keterbaatasan telekomunikasi di sana," jelas Benny.
Baca juga: Menhan Prabowo Ikuti Terus Perkembangan Situasi di Papua
Selain meilbatkan tokoh agama, uru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinussy menilai kehadiran mediator internasional sangat diperlukan dalam situasi penyanderaan di Papua.
Opsi ini ditawarkan jika benar-benar pilot Susi Air disandera KKB Papua.
“Kalau orang itu dari Palang Merah Internasional atau organisasi yang berada di bawah UN (PBB), saya pikir itu minimal menjawab keinginan mereka."